Memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD) 2026, Exco Pusat Partai Buruh menginstruksikan seluruh strukturnya di Indonesia untuk menggelar aksi simpatik dan konsolidasi serentak pada 7–9 Maret 2026.
Tahun ini, Partai Buruh mengusung tema strategis “Memberi untuk Mendapatkan: Politik Reproduksi Sosial Perempuan untuk Peradaban Bangsa.”
Fokus utama perjuangan tahun ini ialah mendesak negara dan pelaku usaha untuk mengakui kerja reproduksi sosial—seperti kerja perawatan, pengasuhan, dan pengelolaan domestik—sebagai kontribusi ekonomi, sosial, dan budaya yang bernilai.
Partai Buruh menyoroti peran krusial perempuan dalam menjaga keberlangsungan tenaga kerja kerap dianggap sekadar kewajiban alami tanpa nilai ekonomi. Padahal, kerja perawatan di rumah dan komunitas merupakan fondasi produktivitas ekonomi nasional.
Mengutip siaran pers Partai Buruh, stabilitas ekonomi nasional berdiri di atas bahu perempuan yang melakukan kerja-kerja perawatan di rumah maupun di sektor informal. “Sudah saatnya negara hadir memberikan pengakuan sosial, ekonomi, dan hukum yang setara.”
Negara dituntut untuk menyediakan layanan publik yang mendukung keluarga kelas pekerja, seperti tempat penitipan anak, perawatan lansia dengan harga terjangkau, serta fasilitas ramah disabilitas. Momentum IWD 2026 ini juga menjadi panggung penguatan “Suara Marsinah”, sayap perempuan Partai Buruh yang diresmikan awal tahun ini.
Suara Marsinah diposisikan sebagai wadah penguatan kapasitas politik agar perempuan kelas pekerja tidak hanya menjadi penerima kebijakan pasif, melainkan subjek pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah.
Kepada owrite, Wakil Presiden Bidang Perempuan Exco Pusat Partai Buruh, Jumisih, menegaskan perjuangan ini tidak akan berhenti pada peringatan seremonial semata. Pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan apabila pemerintah gagal atau abai dalam menindaklanjuti tuntutan mereka.
Kami akan tetap berjuang, jalur parlemen dan ekstra-parlemen tetap kami tempuh. Jadi, penguatan basis anggota penting dilakukan,”
kata Jumisih, 9 Maret 2026.
Ketika ditanya lebih jauh perihal bentuk konkret dari langkah ekstra parlemen yang bakal ditempuh, Jumisih menegaskan bahwa pihaknya bakal terus menggerakkan massa kelas pekerja di lapangan.
Tetap seperti biasa, kami akan aksi-aksi (demonstrasi), mengorganisir, pendidikan, kampanye, dan lain-lain,”
ujar dia.
Berikut 10 tuntutan strategis kepada pemerintah, antara lain:
- Akui, hormati, dan lindungi kerja reproduksi sosial sebagai kerja yang bernilai dan bermartabat;
- Revisi dan tegakkan UU PPMI, pastikan rekrutmen pekerja migran tanpa biaya (Zero Cost Recruitment), perlindungan dari kekerasan, dan jaminan sosial;
- Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga;
- Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
- Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 tentang Perlindungan Maternitas;
- Hapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja;
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sesuai janji Presiden Prabowo;
- Revisi UU Ketenagakerjaan yang pro-buruh sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023;
- Wujudkan partisipasi politik yang substantif bagi perempuan kelas pekerja;
- Usut tuntas kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus pembunuhan aktivis buruh, Marsinah.
