Sikap pemerintah yang belakangan ini dinilai kerap membenturkan diri dengan kritik, masukan, dan saran berbasis data ilmiah dari masyarakat sipil maupun akademisi menuai sorotan tajam.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, memperingatkan bahwa langkah konfrontatif ini dapat berujung pada kekacauan (chaos) di tengah masyarakat dan berpotensi menurunkan legitimasi Presiden Prabowo Subianto.
Dia berpendapat, pemerintah harus menyadari bahwa masukan dari masyarakat sipil dan lembaga riset tidak dibuat sembarangan, melainkan telah melalui proses pengumpulan data dan uji publik.
Kalau inti demokrasi, itu dari masyarakat. Masukannya diproses oleh pemerintah, kemudian menjadi sebuah keluaran (kebijakan) yang bermanfaat untuk masyarakat kembali, dan itu konsep yang harus dipahami oleh pemerintah. Jangan dibenturkan, jangan disalahkan,”
kata Efriza kepada owrite, Senin, 16 Maret 2026.
Efriza pun menyoroti “salah alamat” yang dilakukan pemerintah saat merespons kritik. Alih-alih merangkul, pemerintah justru terkesan mengabaikan dan mengesampingkan peran akademisi kampus yang sesungguhnya memiliki data dan solusi objektif. Seharusnya, kepala negara mengajak akademisi untuk bisa membantu mengurai perkara.
Padahal akademisi kampus itu benar-benar ketika berbicara, ya mereka punya data, punya solusi. Mereka tentu tidak dibiayai oleh yang lain, kecuali dibiayai dari unsur riset institusinya atau pribadinya. Hal-hal ini yang malah diabaikan oleh pemerintah,”
lanjut dia.
Pemerintah juga dikritik, karena kerap melontarkan narasi yang menyamaratakan suara-suara kritis sebagai pihak yang ditunggangi atau dibiayai oleh kepentingan tertentu. Padahal, kritik adalah bentuk umpan balik bagi perbaikan kebijakan.
Prabowo maupun pemerintahannya itu harus sadar, yang bisa menurunkan legitimasi pemerintah, yang bisa menurunkan seorang presiden itu adalah akademisi kampus. Jadi, jangan mereka yang malah diabaikan, mereka harus dirangkul,”
sambung Efriza.
Sikap alergi terhadap dinamika dan konflik pendapat justru mencerminkan karakter rezim otoriter yang selalu menuntut konsensus mutlak dan kedamaian semu dari rakyatnya.
Dampak terburuk bila pemerintah “hobi” membenturkan narasi dengan masyarakat, Efriza memprediksi bakal lahir gelombang penolakan besar, misalnya demonstrasi.
Lebih lanjut, jika pemerintah bersikeras dengan sikap arogannya dan mewacanakan “penertiban” terhadap suara kritis, hal tersebut akan memicu tindakan represif aparat.
Kalau pemerintah masih berpegang teguh terhadap pendirian pemerintah, bahkan mau menertibkan, tentu asumsinya pemerintah akan represif dan akhirnya yang terjadi adalah bisa jadi chaos antara masyarakat dengan pemerintah. Penyebab chaos-nya adalah dari pemerintahan sendiri, yang komunikasi politiknya buruk, kinerjanya buruk, tapi menyalahkan masyarakat,”
jelas Efriza.
Sikap konfrontatif juga membawa konsekuensi politik yang fatal bagi Presiden Prabowo. Terdapat kontradiksi antara klaim kepuasan publik yang tinggi dengan realitas gejolak penolakan kebijakan di lapangan.
Efriza menilai, jika kekisruhan ini terus dipelihara popularitas dan kepuasan terhadap Prabowo dapat terkoreksi tajam. Hal ini membuka peluang bagi partai-partai koalisi di parlemen untuk mencari figur alternatif jelang Pilpres 2029.
Nantinya partai-partai yang sudah yakin dengan Prabowo, malah menyimpang, malah memilih figur baru alternatif. Kenapa? Karena elite-elite partai politik tentu sudah berhitung. Semakin kisruh, popularitas Prabowo semakin menurun,”
papar Efriza.
Dalam kesempatan yang sama, Efriza juga menyinggung ironi pernyataan presiden soal “menertibkan” pengamat bertepatan dengan aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus. Jika tidak ditangani serius, hal ini akan menjadi bumerang mematikan bagi citra pemerintah.
Ini berbahaya kalau aktivis Kontras yang disiram air keras, kasusnya tidak diselesaikan dengan baik sampai ke akar-akarnya. Sementara pernyataan pemerintah mau menertibkan, malah itu bisa jadi asumsi atau prediksi awal bahwa pemerintah ini memang represif terhadap publik. Ini makanan empuk bagi orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo,”
ucap Efriza.
Bersih-Bersih oleh Presiden
Polemik ini bermula ketika Presiden Prabowo menegaskan bakal menertibkan pengamat yang dia anggap rugi di bawah pemerintahannya. Ia klaim pihak-pihak itu sama dengan koruptor yang merugikan negara, serta ia memiliki data intelijen perihal pengamat menerima duit dari kelompok tertentu guna membiayai mereka.
Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya, merasa rugi dengan pemerintah. Kami mau tertibkan,” ujar dia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.
Respons Prabowo akibat itu setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan “ada pihak yang mengatakan ekonomi di Indonesia mengalami krisis”.
Pengamat-pengamat ada beberapa macam, menurut saya. Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan patriotik,”
kata Prabowo.
