Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengerek harga minyak dunia (ICP) hingga di atas USD 100 per barel.
Menghadapi potensi pembengkakan subsidi energi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga agar defisit APBN tidak menembus batas 3 persen.
Hal ini disampaikan Prabowo saat merespons kekhawatiran dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal perihal dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik dan transfer dana ke daerah.
Sebagai langkah pertama, Presiden menegaskan pentingnya pemotongan anggaran yang bersifat pemborosan.
Ia menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5—jauh di atas negara-negara tetangga seperti Singapura dan Korea (4), atau Vietnam (3,6). Tingginya angka ICOR ini menunjukkan inefisiensi ekonomi yang parah.
Dari total APBN senilai Rp3.700 triliun, sekitar 30 persennya (setara USD 75 miliar) menguap akibat ketidakefisienan.
Pada tahun pertamanya menjabat, ia mengaku berhasil mengamankan ratusan triliun rupiah melalui efisiensi.
Saya sudah buktikan, dengan efisiensi saya bisa menghemat di awal Rp308 triliun. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua kalau tidak potong, ini (bisa) arah korupsi,”
kata Prabowo, Selasa, 17 Maret 2026, di kediamannya di Hambalang.
Pemotongan tersebut difokuskan pada pengeluaran non-produktif di kementerian dan lembaga, seperti biaya seremonial ulang tahun lembaga, suvenir (dipotong 75 persen), alat tulis kantor (dipotong 90 persen), hingga larangan rapat di luar kota atau di hotel.
Prabowo juga mengkritik kepala daerah yang boros, seraya membandingkan kendaraan dinasnya dengan milik gubernur.
Ia bahkan kembali meminta para pejabat daerah untuk memiliki kesadaran dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 Miliar. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia, harganya Rp700 juta,”
singgung dia.
Skenario Hadapi Krisis Jangka Panjang
Jika perang berlangsung lama dan harga minyak tak kunjung turun, pemerintah telah menyiapkan skenario menekan konsumsi energi berskala nasional.
Kebijakan ini akan meniru pola pembatasan mobilitas seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 atau yang diterapkan negara lain.
Indonesia harus turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain (tetapkan) hari kerja dari lima jadi empat (hari). Kemudian work from home. Waktu COVID kami lakukan, cukup berhasil,”
ucap Prabowo.
Opsi lain yang dipertimbangkan ialah mewajibkan satu mobil diisi minimal oleh empat orang (carpooling) untuk menghemat penggunaan BBM.
Meski mengefisiensi ketat, dia menjamin tidak ada pemotongan anggaran esensial seperti pendidikan maupun biaya operasional pelayanan publik.
Kemudian, Prabowo melihat krisis global ini sebagai wake-up call (peringatan) sekaligus katalisator untuk mempercepat visi besarnya: swasembada pangan, energi, dan air.
Ia pun membandingkan posisi Indonesia yang lebih diuntungkan lantaran berlimpah sumber daya air, berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang bergantung pada teknologi desalinasi air laut yang sangat mahal dan rentan hancur bila diserang musuh.
Di sektor energi, Prabowo telah mengeluarkan keputusan politik untuk mengebut transisi menuju energi terbarukan demi melepaskan diri dari ketergantungan impor BBM.
Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa Indonesia harus punya tenaga surya 100 Gigawatt. Kami harus bangun sekarang, harus waspada. We have to be tough,”
kata dia.
