Polemik 30 Ribu SPPI Kemhan: Waspada Celah Hukum Korupsi dan Kemunduran Reformasi

Efriza mengingatkan bahwa kebijakan ini menjadi alarm bahaya bagi arah demokrasi Indonesia. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap amanat Reformasi 1998 yang menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI.

2 menit

Jadikan sumber berita di GoogleSumber di Google

Pekerja menyelesaikan pembangunan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mangasa, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/2/2026). Pemerintah menargetkan 60 ribu Koperasi Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir Desember 2026. (ANTARA FOTO/Arnas Padda/nz)

Oleh Adi Briantika dan Amin Suciady

25 Maret 2026 · 16.40 WIB

25 Mar 2026 · 16.40 WIB

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyorot rencana Kementerian Pertahanan merekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih

Selain masalah sosiologis di desa, kebijakan ini dinilai sangat rapuh secara hukum. Efriza mempertanyakan yurisdiksi peradilan yang akan digunakan jika kelak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Koperasi Desa yang melibatkan unsur militer.

Kalau Koperasi Desa masuk nuansa korupsi, apakah militer yang terbukti itu akan dimasukkan ke pengadilan militer, atau pengadilan sipil? Apakah KPK berani menerobos hal itu? Kalau aparat dianggap bermain atau mendapat fee, ini sangat merapuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,”
kata Efriza, kepada owrite, Rabu, 25 Maret 2026.

Meski dihantui banyak risiko demokrasi, Efriza tak menampik bahwa strategi ini sangat menguntungkan posisi politik Prabowo menjelang kontestasi Pilpres 2029. Dengan memberikan porsi besar pada militer dalam proyek strategis nasional, Prabowo berhasil mengonsolidasikan kekuatan dan mencegah munculnya rivalitas dari tokoh militer lain.

Dukungan militer akan tinggi kepada presiden. Pada 2029, memungkinkan tidak ada lagi ‘perang bintang’ di dalam pencapresan. Karena seluruh elemen militer, baik aktif maupun purnawirawan, berada di garis komando yang sama mendukung proyek ini,”
ujar dia.

Namun, Efriza mengingatkan bahwa kebijakan ini menjadi alarm bahaya bagi arah demokrasi Indonesia. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap amanat Reformasi 1998 yang menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI.

Apakah pemerintah memang masih menjaga Reformasi 1998 yang memberikan posisi militer kembali ke barak atau ini adalah bentuk bagaimana menghadirkan fungsi militer yang baru? Presiden Prabowo harus menyadari bahwa beliau saat ini adalah seorang presiden sipil, bukan lagi militer,”
tegas Efriza.

Awalnya, Calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka yang lolos bakal menempati posisi manajer di Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.

Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar. Perekrutan SPPI ini dijadwalkan bakal dimulai pada Juni 2026. Mereka akan menjadi tenaga pengawak bagi 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus tahun ini.

Namun, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait berkata perluasan peran tersebut, kini sedang dimatangkan bersama lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah juga tengah merumuskan skema penempatan dan penugasan SPPI yang lebih luas dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga tidak terbatas pada Koperasi Desa Merah Putih saja,”
kata Rico kepada owrite.

Mengingat cakupan tugas SPPI yang direncanakan semakin luas dan melibatkan banyak sektor, Rico menekankan pentingnya sinkronisasi kewenangan antar-instansi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peran saat para sarjana ini diturunkan ke lapangan.

Seluruh proses ini dilakukan melalui koordinasi erat antar kementerian/lembaga untuk memastikan adanya sinkronisasi peran, tata kelola yang jelas, serta dukungan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah,”
ucap Rico.