Pemerintah pusat terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah percepatan ini berfokus pada pemulihan infrastruktur dasar, ekonomi, hingga penyediaan puluhan ribu hunian bagi masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam konferensi pers lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima owrite pada 26 Maret, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut berjalan sesuai rencana.
Prioritas penanganan saat ini bertumpu pada pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan roda ekonomi warga.
Untuk penyediaan tempat tinggal, BNPB bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 36.000 hunian tetap.
Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi masyarakat terdampak melalui tiga opsi penyediaan hunian:
Relokasi Terpusat: Warga yang menginginkan tempat tinggal di kawasan baru yang lebih terpadu dapat mendaftar melalui pemerintah kabupaten/kota setempat untuk proses alokasi;
Pembangunan di Lahan Pribadi (Zona Aman): Bagi warga yang ingin tetap tinggal di kampung halamannya dan memiliki lahan pribadi di zona aman bencana, proses pembangunan rumah akan ditangani langsung oleh BNPB;
Pembangunan Mandiri dengan Pendampingan: Warga diperbolehkan membangun rumahnya secara mandiri. BNPB akan memberikan pendampingan serta petunjuk teknis guna memastikan konstruksi bangunan tersebut tangguh dan aman dari bencana.
Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, distribusi bantuan logistik, dana tunggu hunian, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah akan terus kami lakukan,”
kata Suharyanto.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian menyorot pentingnya kepemimpinan aktif dari pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayah terdampak dapat mengawal ketat program pemulihan agar sejalan dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen R3P merupakan kesepakatan tata ruang dan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi landasan utama.
Tito mengatakan sinergi lintas sektoral antara pusat dan daerah adalah kunci utama untuk membongkar hambatan di lapangan dan mempercepat pemulihan warga.
Dari sisi pengawasan, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi penuh terhadap nasib para korban bencana di Sumatera.
Pihak Istana menggarisbawahi bahwa seluruh aliran dana dan proses pembangunan fisik harus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini mutlak diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan manfaatnya langsung memulihkan kehidupan masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk tidak sekadar memulihkan keadaan seperti semula, melainkan membangun kembali dengan prinsip yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan.
Merujuk data BNPB per 26 Maret, ada 1.207 korban meninggal, 138 korban hilang, 4.799 KK mengungsi, 53 kabupaten/kota terdampak, 301.012 rumah rusak, akibat bencana ini.
