Sejumlah menteri yang turut hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PAN RB Rini Widiyanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Penerapan WFH Satu Kali Sepekan
Adapun pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta yang diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja.
Airlangga mengatakan, dengan kebijakan WFH ini pemerintah akan menghemat penggunaan BBM yang cukup signifikan.
Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,”
ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan WFH kemungkinan akan dilakukan di hari Jumat. Sebab, hari itu memiliki dampak paling kecil ke produktivitas kerja.
Kalau diliburin kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, kadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil. Sementara perjalannya sama dari sini ke kantor, kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, setelah salat Jumat leyeh-leyeh pulang,”
tutur Purbaya.
Efisiensi Anggaran Termasuk MBG
Selain itu dalam merespons perang di Timur Tengah, pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja Kementerian Lembaga (K/L) agar defisit tidak melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Efisiensi anggaran K/L yang akan dilakukan pemerintah adalah menyasar pos belanja jasa, perjalanan dinas, hingga belanja peralatan. Kemudian Kementerian Keuangan juga akan melakukan pengajuan anggaran baru K/L.
Pemerintah juga membuka opsi akan memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp335 triliun. Dari efisiensi ini negara diperkirakan akan menghemat Rp40 triliun per tahun, rencana tersebut kini sedang difinalisasi oleh pemerintah.
Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh yang dia bilang aja (Kepala BGN) Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih. Tapi bukan saya memotong ya, emang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
