Presiden RI Prabowo Subianto, megintruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk ‘menyapu’ bersih Izin Usaha Tambang (IUP) ilegal.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, pada Rabu, 8 April 2026.
Prabowo menilai, bahwa aktivitas tambang tersebut berada pada kawasan hutan lindung. Itu sebabnya, Kepala Negara meminta Bahlil untuk membersihkan IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Saya dapat laporan ada ratusan tambang tidak jelas atau IUP IUP tidak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Menteri ESDM segera evaluasi ya, kalau tidak jelas cabut semua itu cabut semua,”
tekan Prabowo.
Dia juga menegaskan, bahwa siapapun yang melakukan aktivitas tambang ilegal, tidak lagi mendapat ampun dari negara.
Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan, tidak ada kasihan sekarang, kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa (sekian) ya,”
ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Bahlil pun langsung berdiri dan menerima intruksi itu. Prabowo melanjutkan, bahwa ia akan menunggu evaluasi tersebut selama seminggu kemudian.
Segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? dua minggu? enak saja dua minggu, enggak, satu minggu kita cabut semua IUP (ilegal), prinsip-prinsip yang tidak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita, saya kira itu sementara tahap pertama,”
tutupnya.
