Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memprioritaskan penanganan abrasi pantai di Bali.
Langkah ini dinilai penting guna menjaga keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu 8 April 2026.
Dalam forum tersebut, Lasarus menegaskan bahwa persoalan abrasi tidak bisa lagi ditunda dan harus masuk dalam skala prioritas nasional.
Kontribusi Pariwisata Nasional
Lasarus mengungkapkan bahwa Bali memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, khususnya sektor pariwisata.
Ia menyebut kontribusi Bali terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata nasional mencapai 55 persen atau sekitar Rp170 triliun.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pantai yang terdampak abrasi diperkirakan sebesar Rp4 triliun.
Kalau hanya Rp 4 triliun kita geser ke Bali untuk memperbaiki infrastruktur pantai di Bali, sebetulnya itu masih bagian dari apa yang Bali hasilkan sendiri,”
terangnya.
Lasarus juga menyoroti dampak jika penanganan abrasi tidak segera dilakukan. Salah satu risiko yang muncul adalah potensi privatisasi kawasan pantai oleh pihak swasta.
Kalau tidak ditangani cepat, hotel akan melakukan perbaikan sendiri. Akibatnya, pantai yang semula area publik bisa berubah menjadi area eksklusif,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Lasarus menilai kondisi ini menjadi dilema karena negara memiliki tanggung jawab atas kawasan pesisir, namun di sisi lain pihak swasta terpaksa mengambil langkah cepat untuk melindungi aset mereka.
Ini jadi buah simalakama. Karena itu negara harus hadir lebih cepat agar tidak terjadi privatisasi ruang publik,”
kata Lasarus.
Skema Khusus Infrastruktur Bali
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Lasarus meminta pemerintah pusat menyiapkan skema khusus dalam pembangunan infrastruktur di Bali.
Langkah ini dinilai penting agar berbagai masalah, mulai dari kepadatan hingga kerusakan wilayah pesisir, dapat segera ditangani secara terintegrasi.
Saya berharap Pak Menteri, dari pertemuan kita kali ini ada skema khusus untuk dilakukan di pembangunan di Provinsi Bali ini sehingga kecarut-marutan infrastruktur di Provinsi Bali ini segera bisa diatasi,”
Penanganan abrasi pantai tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan industri pariwisata dan akses publik terhadap pantai.
Dengan langkah cepat dan terencana, diharapkan Bali tetap menjadi destinasi unggulan sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
