Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre Julius Ibrani merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, perihal deep state alias “kekuasaan bayangan” di dalam institusinya.
Ia menilai, fenomena deep state mengindikasikan problem manajemen dan kenihilan asesmen awal. Namun, hal ini bisa menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi kementerian tersebut.
Seharusnya kekuasaan itu berada di tangannya karena dia sebagai menteri. Pernyataan dia itu merujuk adanya beberapa pejabat di bawah struktur langsung, yang dia anggap tidak melaksanakan kebijakan menteri,”
kata Julius, Jumat, 10 April, dalam keterangan yang diterima oleh Owrite.id.
Kekuatan atau kekuasaan ini di bawah tangan pejabat-pejabat ini bersifat rahasia, tidak bisa disentuh atau tidak bisa dipengaruhi. Sehingga dianggap menempatkan Menteri Dody hanya seperti pajangan yang tidak memiliki kekuasaan apa pun untuk memerintahkan penugasan, misalnya,”
lanjut dia.
Indikasi kekuasaan bayangan ini menguat dari ketidaktahuan si menteri perihal sejumlah laporan internal, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan evaluasi keuangan Rp3 triliun yang menyusut menjadi Rp1 triliun.
Beberapa pernyataan Menteri Dody, dia mengatakan tidak tahu terkait dengan apa, detail seperti apa, meminta penjelasan kepada siapa. Sehingga dia merasa lost in transition, padahal dia adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kuasa dan wewenang,”
jelas Julius.
Ada dua penyebab masalah utama di dalam Kementerian Pekerjaan Umum. Satu, problem manajemen akut (kerusakan mekanisme koordinasi, komunikasi kerja, pemeriksaan hasil pekerjaan); dua, tidak ada asesmen situasi dan kondisi kementerian sebelum Dody menjabat.
Asesmen, kata Julius, penting guna mengetahui kegagalan atau kesuksesan proyek-proyek yang selama ini terjadi karena faktor sistem atau individu. Kemudian, secara komunikasi politik, pernyataan deep state dapat dimaknai sebagai niat Dody untuk mengusut tuntas perkara internal kementeriannya.
Kalau pernyataan ini dianggap satu sinyal untuk melakukan bersih-bersih, tentu sangat baik bagi kementerian, institusi negara, dan jalannya roda pemerintahan,”
kata Julius.
29 Maret 2026, di Solo, Jawa Tengah, Dody sempat menyatakan penyelewengan yang dilakukan sejumlah orang dan itu telah menjadi kebiasaan. Ia mengetahui hal tersebut setelah membaca draf laporan 50 halaman ihwal dugaan penyimpangan anggaran di instansinya.
Saya hanya mau mengonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU,” ucap Dody.
Selain itu, terkait sosok Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang dianggap kebal dari hukum atau untouchable, Dody mengakui keberadaan deep state menjadi bukti adanya sosok yang “tak dapat disentuh”.
