Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre Julius Ibrani merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, perihal deep state alias “kekuasaan bayangan” di dalam institusinya.
Ia menilai, fenomena deep state mengindikasikan problem manajemen dan kenihilan asesmen awal. Namun, hal ini bisa menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi kementerian tersebut.
Seharusnya kekuasaan itu berada di tangannya karena dia sebagai menteri. Pernyataan dia itu merujuk adanya beberapa pejabat di bawah struktur langsung, yang dia anggap tidak melaksanakan kebijakan menteri,”
kata Julius, Jumat, 10 April, dalam keterangan yang diterima oleh Owrite.id.
Kekuatan atau kekuasaan ini di bawah tangan pejabat-pejabat ini bersifat rahasia, tidak bisa disentuh atau tidak bisa dipengaruhi. Sehingga dianggap menempatkan Menteri Dody hanya seperti pajangan yang tidak memiliki kekuasaan apa pun untuk memerintahkan penugasan, misalnya,”
lanjut dia.
Indikasi kekuasaan bayangan ini menguat dari ketidaktahuan si menteri perihal sejumlah laporan internal, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan evaluasi keuangan Rp3 triliun yang menyusut menjadi Rp1 triliun.
