- Penguatan Kendali Nasional atas Data dan Infrastruktur Digital: Pengelolaan terpusat memungkinkan negara memiliki visibilitas dan kontrol yang lebih baik terhadap arus data, yang merupakan aset strategis dalam ekonomi digital modern;
- Reformulasi Skema Kemitraan yang Berkeadilan: Penataan ulang model bagi hasil yang lebih proporsional akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa mengorbankan keberlanjutan industri;
- Stabilisasi Ekosistem dan Mitigasi Risiko Sistemik: Intervensi yang terukur dapat mengurangi volatilitas tarif, konflik kepentingan, serta potensi disrupsi sosial di sektor transportasi online;
- Optimalisasi Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional: Dengan tata kelola yang tepat, sektor ini dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap UMKM, logistik, dan sektor informal lain.
Igun mengungkap alasan pihaknya mendorong Danantara, bukan kementerian/lembaga lain. Misalnya, dalam ekosistem transportasi digital, Danantara relevan dan sangat strategis karena dapat mengisi celah yang tak bisa dijangkau oleh kementerian teknis.
Selama ini fungsi kementerian terbatas pada aspek regulator dan pengawas, namun lemah implementasi lantaran tak punya kendali kepemilikan maupun daya intervensi langsung terhadap struktur pasar.
Igun mengatakan di sinilah Danantara hadir membawa instrument kapital melalui capital leverage dan ownership influence, guna membentuk pasar.
Sebab industri ojek online bukan sekadar sektor transportasi semata, melainkan arena ekonomi digital yang kompleks, pendekatan tak bisa sektoral dan harus menggunakan logika sovereign wealth untuk mengatasi masalah sistemik (monopoli algoritma, asimetri informasi, dan ekstraksi nilai oleh platform global).
Alasan lain yakni Danantara berfungsi mengunci kepentingan nasional sekaligus memitigasi risiko regulatory capture, yakni regulator sering terjebak dalam kebijakan kompromis akibat tekanan industri. Dengan menjadi “pemain dalam”, negara mempunyai posisi tawar lebih kuat di hadapan platform besar.
Danantara juga dianggap mampu menciptakan sinkronisasi stabilitas makro dan kesejahteraan ekonomi mikro. Igun menilai jalur transmisi kebijakan pun lebih efektif karena optimalisasi aset negara berdampak langsung pada pendapat pengemudi dan pelaku UMKM.
Kami sepakat fungsi regulasi tetap berada pada kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun, persoalan utama ekosistem ojol saat ini tidak hanya status quo lemahnya regulasi, melainkan ketiadaan instrumen ekonomi negara untuk mengeksekusi regulasi secara efektif,”
ujar Igun.
