Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengklarifikasi terkait persetujuan akses lintas udara militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia, di mana pesawat militer AS dapat melewati wilayah udara RI tanpa adanya izin.
Menurut Kemhan RI, dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal dan masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi.
Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,”
kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Senin, 13 April 2026.
Kemhan RI juga menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.






