Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi terkait usulan pemindahan posisi gerbong khusus perempuan di Kereta Commuter Line (KRL) menuai kritik publik.
Menanggapi polemik tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai, pejabat seharusnya tidak terburu-buru memberikan respons jika belum memiliki data yang lengkap.
Seharusnya pejabat bijak dalam mengeluarkan pernyataan. Jika belum tahu persis faktanya, lebih baik menunda respons dan tidak terlalu reaktif,”
ujarnya saat dihubungi owrite.
Ia juga menyoroti kecenderungan pejabat yang bersikap defensif saat menghadapi tekanan media. Padahal dalam kondisi tersebut, penting bagi pejabat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum berbicara ke publik.






