Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

KPK Ungkap Alasan LHKPN Prabowo Belum Dipublikasikan Meski Lewat Tenggat Waktu

Lewati batas waktu, lembaga antirasuah belum mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Presiden Prabowo Subianto.

1 menit
Sumber di Google
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea (kiri), dan Presiden KSPI Said Iqbal (kanan) memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam May Day 2026 para buruh menuntut adanya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea (kiri), dan Presiden KSPI Said Iqbal (kanan) memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam May Day 2026 para buruh menuntut adanya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). ( ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz.)
Rahmat Baihaqi

Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Presiden Prabowo Subianto. Padahal tenggat waktu pelaporan jatuh tempo pada 31 Maret 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengklaim laporan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi.

“Sudah lapor. Memang belum dipublikasikan karena masih dalam verifikasi,”

ujar Budi di gedung KPK, Rabu, 6 Mei 2026.

Pihaknya masih memiliki waktu 60 hari setelah tenggat waktu masa pelaporan LHKPN. Dalam tahap tersebut, memungkinkan KPK untuk meminta dokumen tambahan atau klarifikasi pelapor guna memastikan kebenaran data laporan.

Iklan

“Saat ini masih dalam rentang waktu 60 hari kerja untuk kami verifikasi, sebelum dipublikasikan,”

kata dia.

Jika dokumen LHKPN dinyatakan lengkap, maka masyarakat dapat mengakses secara terbuka sebagai bentuk tranparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Komisi Antirasuah juga menyiapkan layanan aduan masyarakat bila menemukan kejanggalan dalam data kekayaan penyelenggara negara.

Sementara itu, untuk seluruh Kabinet Merah Putih yang dianggap belum melaporkan LHKPN, Budi menyebut pihaknya masih masih harus mengecek terlebih dahulu dan terus mendorong penyelenggara negara patuh terhadap peraturan.

“LHKPN tidak hanya soal kepatuhan, tapi juga bisa menjadi instrumen dalam manajemen ASN, misalnya untuk promosi atau mutasi jabatan,”

ucap Budi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.