Isu Sepatu Rp700 Ribu, Mensos Minta Nasihat KPK

Usai marak isu pengadaan sepasang sepatu Rp700 ribu dalam program Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 8 Mei 2026.

Kedatangannya untuk meminta “pencerahan” dari komisi antirasuah dalam rangkaian pelaksanaan program pemerintah yang digagas Presiden Prabowo. Gus Ipul tiba sekitar pukul sekitar pukul 09.13 WIB, dengan menggunakan mobil listrik.

“Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran. Karena kami juga sedang memulai pengadaan pada tahun 2026,”
ujar Gus Ipul kepada wartawan.

Sejak awalnya pihaknya terbuka dalam berbagai kritik dan saran serta program-program yang akan dilaksanakannya.

“Kami ingin program strategis presiden, khususnya sekolah rakyat, tidak dikotori oleh praktik korupsi,”
kata dia.

Selama menjalankan program pemerintah, Gus Ipul mengaku juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga-lembaga non pemerintah lain. Semua demi memastikan program yang sudah diusung Prabowo tidak melenceng dan tepat sasaran, khususnya sektor pengadaan barang.

Gus Ipul ditemani Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama beberapa jajaran utamanya. Mereka disambut Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa di lobi.

Timbang Harga

Gus Ipul sempat buka suara setelah pengadaan ini mencuat di media sosial. Dia mengaku harga Rp700 ribu per pasang sepatu merupakan harga final, namun tidak menutup kemungkinan pengadaan itu bakal lebih murah, dan pengadaan akan dilakukan melalui lelang.

Bahkan dia mewanti-wanti kepada jajarannya untuk berhati-hati saat pengadaan barang dan jasa agar tidak berujung pada tindak pidana rasuah.

“Kerjanya diawasi. Tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun,”
ujar dia.

Bahkan jika benar ditemukan ada pelanggaran, dia mengklaim bahwa dirinya tidak segan melaporkan kepada aparat penegak hukum.