Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini kritik datang dari mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menilai intensitas kunjungan internasional tersebut pada level yang tidak lazim dan berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas serta beban anggaran negara.
Dino, yang mengaku sebagai sahabat lama Prabowo, meminta Presiden mulai mendengar kegelisahan masyarakat mengenai frekuensi lawatan luar negeri yang terus meningkat sejak awal masa pemerintahannya.
“Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,”
kata Dino Patti Djalal dalam video pendeknya yang dikutip, Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut mantan diplomat senior tersebut, Prabowo bahkan menjadi salah satu kepala negara dengan frekuensi kunjungan luar negeri tertinggi di dunia sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,”
Merujuk data yang dihimpun, sebagian besar waktu Presiden justru dihabiskan di luar negeri. Kondisi itu dinilai mulai memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sejak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari Prabowo habiskan di luar negeri. Tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan diluar batas kewajaran.
Pola kunjungan internasional dengan frekuensi setinggi itu sulit dipertahankan dalam jangka panjang, terlebih ketika pemerintah menghadapi berbagai tantangan ekonomi di dalam negeri.
“Sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya,”
tutur Dino.
Buang Uang
Kritik yang disampaikan Dino tidak hanya menyangkut aspek simbolik atau persepsi publik. Ia juga menyorot besarnya biaya yang harus ditanggung negara setiap kali kepala negara melakukan perjalanan ke luar negeri.
Satu kunjungan kenegaraan melibatkan banyak komponen anggaran.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya,”
tegas Dino.
Dino mengingatkan bahwa satu perjalanan luar negeri saja dapat menguras anggaran negara yang mencapai ratusan miliar rupiah. Pernyataan Dino muncul di tengah perdebatan publik ihwal prioritas pemerintah dalam penggunaan anggaran negara.
Di satu sisi, pemerintah beralasan kunjungan internasional penting untuk memperkuat diplomasi, investasi, dan kerja sama strategis. Sebaliknya, kritik bermunculan karena tingginya frekuensi perjalanan dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh masyarakat.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa diplomasi internasional bukan hanya soal jumlah kunjungan, tetapi juga tentang sejauh mana hasil konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.
