Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya tidak ingin menumbalkan rakyat menjadi alat pembangunan nasional. Dia menyatakan arsitektur ekonomi Indonesia dibangun berlandaskan keadilan sosial.
“Rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan apalagi hanya menjadi alat pembangunan,”
kata Prabowo dalam pidatonya dalam upacara Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026.
Pembangunan ekonomi nasional yang adil merupakan ekonomi yang merata hingga ke pelosok-pelosok daerah. Hal itu dia tegaskan kembali dalam transformasi ekonomi nasional.
“Ekonomi (Indonesia) adalah ekonomi yang berkeadilan sosial, inilah tujuan dari seluruh perjuangan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kemajuan, dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,”
ujar dia.
Indonesia harus bercita-cita yang lebih berani untuk mewujudkan transformasi yang sejalan dengan Pancasila. Upayanya itu dituangkan melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta tata kelola yang tengah dibangun.
“Kami memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,”
tegas Prabowo.
Banyak Perlawanan
Namun dalam rangka mewujudkan transformasi itu, Prabowo mengakui banyak rintangan yang harus dilalui dan banyak pihak yang merupakan kelompok koruptor dan penyelundup, Akibatnya, sektor ekonomi turut terdampak dari komplotan tersebut.
“Kami akan menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta Tanah Air, bahkan (mereka) berusaha terus untuk memperlemah NKRI,”
tegas dia.
Prabowo lantas memerintahkan kepada kabinetnya untuk lebih berani lagi dalam mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat. Dia pun berpesan pemerintah saat ini tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek yang mengorbankan masa depan generasi mendatang.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. (Indonesia) tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan kepada (Indonesia),”
tutur Prabowo.
