Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara mengenai batas usia pensiun anggota kepolisian yang diperpanjang satu tahun. Kebijakan itu tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2026.
Kata Sigit aturan yang telah ditandangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 tersebut telah disusun oleh anggota DPR dengan mempertimbangkan kebutuhan kepolisian.
“Secara umum anggota bintara (dan) tamtama Polri diberikan perpanjangan sampai usia 59 tahun, sementara perwira sampai perwira tinggi diberikan perpanjangan sampai usia 60 tahun,”
ucap Sigit di Lapangan Sepolwan Lemdiklat Polri, Selasa, 23 Juni 2026.
Perpanjangan usia pensiun juga berlaku khusus anggota Polri yang memiliki keahlian khusus atau dibutuhkan organisasi dengan catatan disetujui presiden.
“Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang dan juga ada prerogatif Bapak Presiden,”
ujar dia.
Peralihan
Kebijakan itu juga mempertimbangkan masa peralihan bersamaan proses regenerasi personel Korps Bhayangkara.
“Dalam pelaksanaannya, diatur dengan peralihan sehingga semuanya bisa tetap berjalan dan kesehatan organisasi juga tetap terjaga,”
kata Sigit.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan lebih rinci substansi UU Polri teranyar, sebab pihak parlemen lebih mengetahui hal tersebut.
“Saya kira secara detail nanti bisa ditanyakan kepada Wakil Menteri selaku perwakilan pemerintah dan (anggota) DPR selaku pembuat undang-undang,”
kata Sigit.
Ayat
Revisi UU Polri telah diketok palu oleh DPR dalam rapat paripurna pada 9 Juni 2026. Pasal 30 Ayat (5) regulasi baru tersebut menimbulkan kontroversi. Berikut isinya:
a. Tamtama dan bintara usia pensiun paling tinggi 59 tahun;
b. Perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi usia pensiun paling tinggi 6O
tahun; dan
c. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
