Presiden Prabowo Subianto menyinggung pentingnya menghormati hasil demokrasi dengan mencontohkan pengalaman pribadinya yang empat kali kalah dalam kontestasi politik sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden.
Pernyataan itu muncul saat Prabowo menggambarkan banyaknya aksi yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyatakan bahwa menerima hasil Pemilu merupakan bagian dari komitmen menjaga kedaulatan rakyat dan stabilitas nasional.
Dalam pidatonya di hadapan para guru besar dan akademisi pada Sarasehan Kebangsaan, Jumat, 26 Juni 2026, Prabowo mengatakan dirinya beberapa kali meminta mandat kepada rakyat melalui pemilu, namun tidak selalu memperoleh kemenangan.
Iklan
Prabowo Klaim Kalah Pilpres Tak Ganggu Pemerintah
Meski demikian, ia memilih menerima hasil tersebut tanpa mengganggu pemerintahan yang memperoleh mandat.
Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat, empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat,”
kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menilai sikap tersebut penting karena Indonesia telah bersepakat menjadikan demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat. Menurutnya, setiap pihak harus menghormati hasil pemilihan meskipun tidak selalu sesuai harapan.
Kita sudah sepakat bangsa Indonesia ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan,”
ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo. (Sumber: YT BPMI)
Konflik Panjang Usai Pemilu Hambat Kesejahteraan
Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan setelah pemilu hanya akan menghambat upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan persatuan dan bekerja sama membangun negara.
Kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh setiap pemilihan, yang kalah ribut? Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?”
ungkapnya.
Menurut Prabowo, seluruh kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki para pemimpin maupun kalangan akademisi seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok yang paling miskin dan lemah, bukan memperpanjang konflik politik.
