Harapan saya untuk Presiden itu sendiri, tidak melanjutkan imajinasinya sendiri soal demokrasi Indonesia,”
kata Uceng dałam diskusi bertajuk Prospek Demokrasi Elektoral 2029: Telaah atas Revisi Undang-Undang (RUU), Selasa, 7 Juli 2026.
Semakin sering Presiden berbicara mengenai demokrasi tanpa diikuti pengakuan terhadap persoalan yang ada, sambungnya, semakin besar risiko munculnya kesenjangan antara narasi dan realitas.
Semakin banyak Presiden Prabowo melanjutkan imajinasinya soal demokrasi Indonesia dengan berbagai pidatonya yang panjang itu, saya rasa demokrasi Indonesia memang akan makin suram, makin berlatar buram,”
ucapnya.
Harus Ada Masukan Jujur untuk Presiden
Uceng juga berharap, ada pihak di lingkungan Presiden yang berani memberikan masukan secara jujur mengenai kondisi demokrasi saat ini.
Ia menilai, pemimpin membutuhkan pandangan yang objektif agar kebijakan yang diambil sesuai dengan realitas.
Kalau perlu, saya berharap tetap ada orang di lingkaran Presiden yang mau berbisik, mau bercerita dengan baik,”
harapnya.
Menurutnya, pembahasan mengenai standar demokrasi atau kualitas elektoral tidak perlu menjadi fokus utama apabila persoalan mendasar yang dihadapi demokrasi Indonesia belum terselesaikan.
Tidak usah disampaikan soal standar demokrasi atau standar elektoral sampai sejauh itu,”
jelasnya.
Ia menegaskan, yang lebih penting saat ini adalah kesadaran bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk memperbaikinya.
Yang paling penting adalah memahami realitas sesungguhnya, menyadari bahwa kita sedang mengalami masalah dan membutuhkan upaya ekstra untuk keluar dari masalah itu,”
ucap Uceng.
