Pengamat Soroti Menteri Dody di Balik Mutasi Massal Kementerian PU: Komunikasinya Liar

Ia menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berupa klarifikasi singkat, tetapi harus didukung data dan argumentasi yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dasar kebijakan yang diambil.

Harus ada penjelasan kenapa melakukan perubahan besar-besaran. Itu harus dijelaskan,”

ujarnya.

Pilihan Editor · Natania Longdong · 20 Juli 2026

Isu Reshuffle Mencuat, Menteri PU Dody: Ampun Bos, Itu Hak Prerogatif Presiden!

Trubus menilai, ketiadaan desain komunikasi kebijakan membuat informasi berkembang liar. Akibatnya, publik maupun ASN yang dimutasi menyampaikan berbagai versi informasi yang justru memperkeruh keadaan.

Yang terjadi sekarang penjelasannya seperti komunikasi liar. Informasinya liar, orang jadi menduga-duga,”

katanya.

Ia mengatakan, penjelasan mengenai mutasi ASN semestinya disampaikan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan instansi yang berwenang, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Di sisi lain, ia menilai mengaitkan mutasi besar-besaran dengan dugaan kebocoran surat perjalanan dinas merupakan asumsi yang terlalu politis. Menurutnya, apabila memang terjadi kebocoran dokumen, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme internal tanpa harus dikaitkan dengan mutasi massal.

Kalau dikaitkan dengan bocornya surat itu saya rasa terlalu politis. Tidak masuk akal kalau hanya karena itu kemudian harus memutasi banyak pegawai,”

bebernya.