Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai, polemik mutasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada mutasi itu sendiri, melainkan minimnya penjelasan mengenai dasar dan tujuan kebijakan tersebut.
Kalau mutasinya masif, harus ada komunikasi publik yang baik. Informasinya disampaikan secara utuh, komunikasinya bagus, dan ada penjelasan yang memadai,”
kata Trubus pada Owrite, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut dia, hingga kini publik masih bertanya-tanya mengenai alasan di balik mutasi ratusan pegawai di Kementerian PU. Kondisi tersebut membuat berbagai dugaan berkembang, termasuk mengaitkannya dengan isu kebocoran surat perjalanan dinas yang sempat mencuat.
Ia menilai komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berupa klarifikasi singkat, tetapi harus didukung data dan argumentasi yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dasar kebijakan yang diambil.
Harus ada penjelasan kenapa melakukan perubahan besar-besaran. Itu harus dijelaskan,”
ujarnya.
Trubus menilai, ketiadaan desain komunikasi kebijakan membuat informasi berkembang liar. Akibatnya, publik maupun ASN yang dimutasi menyampaikan berbagai versi informasi yang justru memperkeruh keadaan.
Yang terjadi sekarang penjelasannya seperti komunikasi liar. Informasinya liar, orang jadi menduga-duga,”
katanya.
Ia mengatakan, penjelasan mengenai mutasi ASN semestinya disampaikan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan instansi yang berwenang, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
Di sisi lain, ia menilai mengaitkan mutasi besar-besaran dengan dugaan kebocoran surat perjalanan dinas merupakan asumsi yang terlalu politis. Menurutnya, apabila memang terjadi kebocoran dokumen, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme internal tanpa harus dikaitkan dengan mutasi massal.
Kalau dikaitkan dengan bocornya surat itu saya rasa terlalu politis. Tidak masuk akal kalau hanya karena itu kemudian harus memutasi banyak pegawai,”
bebernya.
