Disindir Minim Partisipasi Publik, Wamen HAM Mugiyanto Buka-Bukaan Soal Drama Revisi UU HAM

Mugiyanto bahkan membandingkan proses penyusunan RUU HAM dengan sejumlah regulasi lain yang menurutnya melaju jauh lebih cepat tanpa menuai sorotan serupa.

“Masyarakat sipil itu mengkritik soal kurangnya partisipasi publik. Saya ingin membandingkan dengan perundang-undangan yang lain dibahas, yang jauh lebih cepat, bahkan secepat kilat. Misalnya, UU Pusat Finansial Internasional Indonesia yang tiba-tiba sudah di DPR tanpa konsultasi publik. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber juga begitu (kilat),”

ujar dia.

Kurang Elok?

Kemudian ia menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah yang meminta pembahasan revisi UU HAM ditunda hingga pemerintahan berikutnya. 

Menurut Mugiyanto, pandangan tersebut tidak tepat mengingat pemerintah saat ini justru tengah berupaya memperbaiki regulasi yang sudah lama dinilai perlu direvisi.

“Agak aneh ketika sekarang pemerintah berusaha merevisi, kemudian ada yang mengatakan’ jangan tergesa-gesa’ atau ‘jangan dibuat pada tahun ini, tunggu sampai pemerintahan ini selesai’. Menurut saya pernyataan dia kurang pas, kurang baik,”

kata Mugiyanto.

Mugiyanto menegaskan pemerintah tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan. Penyampaian kritik seharusnya melalui keterlibatan aktif dalam proses pembahasan, bukan setelah penyusunan draf.

Ia juga membantah kekhawatiran bahwa revisi UU HAM akan mengurangi independensi Komnas HAM. Menurutnya, pemerintah justru berkepentingan mempertahankan status akreditasi A yang dimiliki Komnas HAM di tingkat internasional.

“Pemerintah tidak ingin berkurang independensi K.omnas HAM Kami tidak akan intervensi, tidak akan melemahkan. Kami ingin menjaga status itu,”

tegas Mugiyanto.