Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Guru Besar Unair Kritik Rencana Universitas Republik Indonesia, Prabowo Selalu Langgar Regulasi

Langkah tersebut menunjukkan kecenderungan pemerintah membentuk lembaga baru meski Indonesia telah memiliki ribuan perguruan tinggi, koperasi, dan sekolah yang dinilai lebih membutuhkan pembenahan.

Presiden Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, di Indonesia Arena, Jakarta, 12 Juli 2026.
Presiden Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, di Indonesia Arena, Jakarta, 12 Juli 2026. (Tangkapan layar tayangan Youtube Sekretariat Presiden)

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Henri Subiakto, mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun universitas baru, yakni Universitas Republik Indonesia (URI).

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kecenderungan pemerintah membentuk lembaga baru meski Indonesia telah memiliki ribuan perguruan tinggi, koperasi, dan sekolah yang dinilai lebih membutuhkan pembenahan.

Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru,”

kata Prof. Henri yang dikutip dari akun X pribadinya, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menilai, kebijakan tersebut mencerminkan pola pembangunan yang lebih mengedepankan pembentukan institusi baru daripada memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga yang telah ada.

Iklan

Ditambahkan Prof Henri, pendekatan itu juga terlihat pada pembentukan koperasi baru dan program sekolah baru di tengah keberadaan lembaga sejenis yang telah tersebar di berbagai daerah.

Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin sekolah baru, Sekolah Rakyat,”

ucapnya.

Ia berpandangan, pemerintah seharusnya memprioritaskan evaluasi dan perbaikan terhadap institusi yang sudah berjalan sebelum membentuk lembaga baru. Dengan begitu, sumber daya negara dapat difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan yang telah tersedia.

Sepertinya apa pun di luar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada,”

tegasnya.

Prof. Henri juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa pembentukan berbagai institusi baru perlu dipastikan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.

Malah apa yang dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?”

ujar Prof. Henri.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal