Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Otonomi Daerah Makin Terkikis, Kabinet Bayangan: Pemda Cuma Operator Pusat

Semangat otonomi daerah kini semakin tergerus karena sejumlah undang-undang sektoral mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.

1 menit
Sumber di Google
Ilustrasi Kabinet Bayangan.
Ilustrasi Kabinet Bayangan. (Dibuat oleh AI)
Rika Pangesti

Oleh

Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara Kabinet Bayangan Armand Suparman berpendapat kebijakan Presiden Prabowo Subianto memperkuat praktik resentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan banyak kewenangan dan hanya menjalankan arahan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Tren tersebut terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah dalam satu setengah tahun terakhir.

“Sejak zaman Jokowi sampai sekarang, eskalasi resentralisasi terkait dengan kerangka kebijakan semakin menguat dan diperkuat oleh beberapa kebijakan di bawah rezim Prabowo-Gibran,”

kata Armand dalam paparannya di Jakarta, dikutip Selasa, 28 Juli 2026. 

Terus Gerus

Semangat otonomi daerah kini semakin terkikis karena sejumlah undang-undang sektoral mengambil alih kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, hingga wacana revisi Undang-Undang ASN yang dinilai memperbesar kendali pemerintah pusat terhadap daerah.

Iklan

Akibatnya, kepala daerah kini tidak lagi leluasa mengurus wilayahnya. Seolah pemerintah pusat mengambil alih kewenangan daerah.

“Mereka hanya menjadi operator lapangan dari kepentingan pemerintah pusat,”

kata dia.

Tak hanya soal kewenangan, Armand juga mengkritik kebijakan pemangkasan transfer dana ke daerah yang dinilai membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menjalankan pelayanan publik. Kondisi itu memicu “turbulensi anggaran”, terutama di daerah berkemampuan fiskal rendah.

“Hari ini rakyat berhadapan bukan dengan sentralisasi kebijakan, tapi desentralisasi beban,”

ujar dia.

Dilema

Menurut Armand banyak kepala daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara membayar belanja pegawai atau mempertahankan anggaran pelayanan publik dan pembangunan. Bahkan sejumlah pemerintah daerah tidak bisa bekerja secara optimal karena ruang fiskal menyempit akibat dana transfer dari pemerintah pusat berkurang.

Maka, Kabinet Bayangan mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar kembali menjadi payung utama dalam mengatur hubungan pusat dan daerah, serta meminta pemerintah menyelaraskan berbagai undang-undang sektoral agar tidak terus menggerus kewenangan daerah.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.