Meski telah menyandang status tersangka, polisi belum menahan Welly dengan alasan pertimbangan subjektif penyidik dan sikap kooperatif yang ditunjukkan selama proses pemeriksaan.
Abdullah membandingkan kasus tersebut dengan penanganan perkara yang menjerat rakyat jelata.
“Seorang warga yang hanya mencuri lima batang kayu dari hutan negara saja langsung ditangkap. Meski pada akhirnya kasus diselesaikan dengan keadilan restoratif setelah kasusnya viral, yang bersangkutan sempat ditahan dan dirilis secara resmi lengkap dengan baju tahanan,”
ujar Abdullah.
Jangan Hobi Lukai Hati Rakyat
Menurut politikus PKB itu perbedaan perlakuan berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
“Sementara pada kasus rekrutmen tenaga honorer ini, kerugiaan negara sampai Rp11 miliar dan dilakukan secara struktural. Ini soal keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi setiap penegak hukum,”
tegas Abdullah.
Dia juga menyoroti persepsi penegakan hukum yang dinilai lebih keras terhadap perkara kecil dibanding kasus korupsi bernilai besar. Hal ini membuat publik marah karena ketidakadilan, padahal aparatur negara seharusnya bisa memberikan teladan agar rakyat tak semakin resah.
Kasus yang menyeret Welly tidak boleh berhenti pada penetapan satu tersangka. Penyidik harus mengusut tuntas dan menggali kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini demi mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Audit Tata Kelola
Selain meminta transparansi penyidikan, Abdullah juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Ia khawatir praktik serupa terjadi di daerah lain.
“Di saat jutaan orang sedang berusaha berjuang mencari nafkah, berlomba mendapatkan pekerjaan, ini ada ratusan posisi fiktif yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang. Ini miris sekali,”
ucap dia.
Abdullah pun meminta kepolisian rutin menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.
“Jangan menunggu viral. Ini menyangkut integritas dan profesional penegak hukum,”
tutup dia.
