Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh desain program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menilai perubahan konsep program yang cukup mendasar menimbulkan pertanyaan. Saat pertama kali diperkenalkan, Kopdes dirancang sebagai koperasi yang berfungsi layaknya ritel desa.
“Kenapa sejak awal harus dibentuk 80 ribu koperasi? Kenapa harus satu di setiap desa? Bukankah infrastruktur ekonomi seharusnya dibangun berdasarkan potensi ekonomi, sentra produksi, jumlah penduduk, akses pasar, dan efisiensi logistik, bukan semata-mata berdasarkan batas administrasi?”
kata Darmadi di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Mulai Melenceng?
Selain menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, koperasi juga diproyeksikan menjadi wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belakangan, pemerintah mengubah fungsi Kopdes menjadi infrastruktur penyaluran berbagai barang bersubsidi sekaligus offtaker yang menyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
