Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat. Persoalan anak tidak sekolah merupakan taruhan masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Temuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor menyebut minat belajar rendah menjadi penyebab utama ribuan anak meninggalkan bangku sekolah.
“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar,”
kata Puan, Rabu, 29 Juli 2026, di Jakarta.
Ia menilai tantangan terbesar saat ini ialah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi jalan untuk memperbaiki masa depan.
Apa Problem Utama?
Data FKBM menunjukkan dari 141 anak tidak sekolah di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan. Kondisi itu menunjukkan kendala biaya atau akses tak mendominasi persoalan putus sekolah.
Puan mengingatkan jika kondisi tersebut dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan kualitas generasi penerus.
“Negara sedang menghadapi tantangan dalam menjaga mimpi dan cita-cita generasi muda. Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,”
ujar dia.
Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 orang, yang terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
Berkaca dari kondisi tersebut Puan meminta penanganan anak tak sekolah dinaikkan menjadi agenda strategis pembangunan nasional, bukan hanya menjadi program sektor pendidikan.
“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka anak tidak sekolah sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,”
tegas dia.
Susun Pedoman
Puan juga mendorong pemerintah menyusun Desain Induk Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045 yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, maupun pembangunan daerah.
Pemerintah juga diminta mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi membangun sistem yang mampu mendeteksi anak-anak yang berisiko meninggalkan bangku pendidikan lebih awal.
Pemerintah juga harus mengintegrasikan data pendidikan dengan data kependudukan dan perlindungan sosial agar intervensi dapat dilakukan sejak dini melalui kolaborasi sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,”
tutur Puan.
