Harus Senang atau Sedih: Kemhan Siap Sulap 961 Hektare Hutan Jadi Markas Batalyon Teritorial

“Untuk Kementerian Pertahanan terdapat 17 SK PPKH dengan total luas sekitar 961,33 hektar,”

kata dia.

Penerbitan SK PPKH membuat TNI AD telah mengantongi persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan pangkalan di lokasi yang telah ditetapkan dapat dimulai.

Meski demikian, TNI AD tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban administrasi lanjutan, termasuk penataan batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

“Proses pembangunan dapat berjalan secara paralel dengan pemenuhan kewajiban tersebut sesuai ketentuan,”

ucap Rico.

Potensi Penolakan

Terkait potensi penolakan masyarakat, Rico mengatakan penyelesaian administrasi penggunaan lahan di tingkat kementerian telah selesai. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah menjadi bagian dari mekanisme yang dijalankan TNI AD bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. 

“Perlu dipahami pula bahwa usulan lokasi Yonif TP berasal dari satuan kewilayahan dan telah melalui mekanisme berjenjang mulai dari Kodam, Mabesad, Kementerian Pertahanan hingga Kementerian Kehutanan,”

terang dia.