Karpet Merah Batalyon TNI vs Barikade Petani: KPA Kritik Menhut Raja Juli Soal Stagnasi Reforma Agraria

Pemerintah justru lebih cepat mengalihkan kawasan hutan untuk berbagai program pembangunan dibanding menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun.

“Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan batalyon tanpa lebih dahulu menyelesaikan konflik agraria akan membuka potensi konflik baru. Negara tidak boleh menambah persoalan di atas konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun,”

ujar Dewi.

KPA mencatat sepanjang 2015–2025 terjadi 269 konflik agraria di sektor kehutanan dengan luas mencapai 2,61 juta hektare. Organisasi itu juga mengutip data Kementerian Kehutanan yang menyebut sekitar 8.500–9.000 desa berada di dalam kawasan hutan, sehingga masyarakat masih menghadapi ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Raja Ingkar Janji?

KPA pun menyoroti komitmen Raja Juli yang pernah berjanji mempercepat penyelesaian konflik agraria kehutanan, termasuk menindaklanjuti 279 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diusulkan organisasi tersebut. Reforma agraria sebagai instrumen keadilan sosial tenggelam di tengah hiruk-pikuk proyek pemerintah.

“Reforma agraria sektor kehutanan mengalami stagnasi serius pada pemerintahan Presiden Prabowo. Alih-alih menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah dan konflik tenurial, kebijakan kehutanan justru semakin diarahkan untuk mendukung program strategis pemerintah, kepentingan proyek pembangunan dan bisnis raksasa hingga kepentingan pertahanan,”

terang Dewi.

Karena itu, KPA mendesak pemerintah menghentikan rencana pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan batalyon TNI dan memprioritaskan penyelesaian konflik agraria sektor kehutanan.

“Jika kawasan hutan dapat dialihkan dengan cepat untuk pembangunan batalyon, seharusnya negara juga memiliki keberanian politik untuk membebaskan tanah petani dan desa-desa dari klaim kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber konflik agraria rakyat. Persoalan bukan pada ketiadaan instrumen hukum, tetapi pada pilihan dan keberanian politik pemerintah,”

tutur Dewi.