Presiden Prabowo Subianto menerima paparan mengenai pengembangan teknologi nuklir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum bertemu dengan sekitar 150 peneliti BRIN di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri mengatakan bahwa riset teknologi nuklir yang dikembangkan tidak hanya diarahkan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), tetapi juga dimanfaatkan pada sektor pangan dan kesehatan.
Ini teknologi menjadi teknologi energi, persiapan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir), kemudian non-energi terkait pangan dan kesehatan,”
ujar Syaiful.
Besarnya Cadangan Uranium RI


Selain memaparkan pemanfaatan teknologi nuklir, BRIN juga menyinggung besarnya potensi sumber daya mineral radioaktif yang dimiliki Indonesia.
Menurut Syaiful, cadangan uranium nasional diperkirakan mencapai sekitar 89.000 ton, sementara potensi torium mencapai sekitar 143.000 ton. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting apabila Indonesia merealisasikan pembangunan PLTN sebagai bagian dari bauran energi nasional.
Untuk PLTN kita sudah siapkan untuk bahan nuklir di Indonesia, kita punya potensi uranium sekitar 89 ribu ton di Indonesia, torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60 persen kemudian mineral ikutan dari radio aktif,”
tuturnya.
PLTN Masih Hadapi Tantangan


Paparan ini menjadi salah satu perhatian dalam agenda Presiden bersama para peneliti BRIN, di tengah kembali menguatnya wacana pemanfaatan energi nuklir sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung target transisi menuju energi rendah emisi.
Meski demikian, pembangunan PLTN di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek regulasi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, hingga penerimaan masyarakat.
Karena itu, pengembangan teknologi nuklir tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya mineral, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukung agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan sesuai standar internasional.





















