Analis politik dan hukum Boni Hargens, meyarankan Presiden Prabowo Subianto mengabaikan sementara isu pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listo Sigit Prabowo.
Menurutnya, pergantian di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan berpotensi memunculkan opini bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar,”
kata Boni Hargen dalam keterangan yang diterima Owrite, Kamis, 6 Agustus 2026.
Apabila pergantian Kapolri dilakukan dalam situasi politik saat ini, menurutnya kelompok tertentu dapat membangun narasi bahwa pergantian tersebut merupakan konsekuensi dari keberanian Polri mengusut perkara korupsi yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung.
Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung,”
ucapnya.
Karena itu, Boni menegaskan dirinya bukan menolak pergantian Kapolri secara permanen. Ia hanya menyarankan agar Presiden menunda atau mengabaikan wacana tersebut hingga situasi politik lebih kondusif.
Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh Presiden,”
ujarnya.
Butterfly Effect
Dikatakan mantan akademisi Universitas Indonesia itu, rekomendasi tersebut didasarkan pada konsep butterfly effect, yakni keputusan yang tampak kecil dapat memicu dampak politik yang jauh lebih besar apabila diambil pada momentum yang kurang tepat.
Rekomendasi ini didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, di mana satu keputusan kecil yang diambil dalam konteks yang kurang tepat dapat memicu serangkaian reaksi berantai yang dampaknya jauh melebihi perkiraan awal,”
ungkapnya.
Boni menambahkan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat maupun memberhentikan Kapolri. Namun, dalam kondisi politik yang sensitif, konteks dan waktu pelaksanaan keputusan menjadi faktor penting yang akan menentukan persepsi publik.
Ditegaskannya, hak prerogatif Presiden memang tidak perlu dipertanyakan karena itu konstitusional. Tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik
Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan,”
ujar Boni.
Menurutnya, kekuatan pemerintahan tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil.
Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya. Dan bagi seorang Presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya,”
pungkasnya.
