Analis Kebijakan Publik Dr. Faisal Sallatalohy menilai, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gagal membangun fondasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Kritik itu disampaikan di tengah masih adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melemahnya daya beli, tekanan biaya hidup yang menurutnya semakin dirasakan rumah tangga, serta janji 19 juta lapangan pekerjaan tak kunjung ada.
Di tengah ekonomi kehilangan daya dorong, gelombang PHK, melemahnya daya beli dan tekanan kemiskinan, pemerintahan Prabowo-Gibran jelas menunjukkan problem mendasar,”
kata Faisal saat dihubungi Owrite, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ditegaskannya, pemerintah memang dapat menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, pertumbuhan tersebut belum cukup menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat apabila tidak diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup.
Janji pertumbuhan ekonomi produktif tidak tertunaikan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 tetap tinggi 5,29 persen, tetapi hanya di atas kertas,”
ucapnya.
Ia menilai, persoalan utama bukan semata-mata mengejar angka pertumbuhan, melainkan bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi produktif dan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja, termasuk lulusan berpendidikan.
Sejatinya Prabowo-Gibran gagal membangun fondasi ekonomi produktif, gagal membuka jalan penyerapan tenaga kerja berpendidikan. Hilirisasi tinggal landas, industri menghadapi tekanan,”
jelasnya.
Menurut Faisal, tekanan terhadap sektor industri beriringan dengan ancaman PHK yang terus membayangi pekerja.
Pada saat yang sama, rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup yang membuat manfaat pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya terasa di tingkat masyarakat.
PHK juga terus menjadi ancaman bagi pekerja. Di sisilain, kondisi rumah tangga secara nasional semakin tertekan biaya hidup. Langkah pemerintah hanya produktif menjual narasi pertumbuhan dan proyek besar.
Tapi gagal membangun ketahanan dan kedaulatan untuk memenuhi mandat kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara,”
tutupnya.
