Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat dalam aktivitas 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung yang telah ditutup pemerintah.
Prabowo mengatakan penutupan terhadap tambang-tambang ilegal tersebut dilakukan pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pejabat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut,”
kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
TNI/Polri Harus Berani Bertindak
Prabowo juga mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan negara kepada aparat apabila tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal yang dilakukan anak buahnya.
Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,”
ujarnya.
Menurut Prabowo, pemimpin dan komandan harus berani menindak anak buahnya sendiri apabila melakukan pelanggaran. Ia mengakui keputusan tersebut tidak selalu mudah, terutama ketika anak buah yang harus ditindak merupakan orang yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan dan kenaikan pangkat.
Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,”
beber Prabowo.
Kepentingan Rakyat dan Negara
Prabowo juga mengatakan kepentingan rakyat dan negara harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, termasuk ketika harus menindak aparat yang sebelumnya telah diberi kepercayaan.
Ia menegaskan kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi. Menurutnya, keputusan harus didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia.
Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar. Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,”
tegas Prabowo.
