Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Minta Panglima TNI dan Kapolri Usut 1.000 Tambang Ilegal

Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pejabat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)
Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat dalam aktivitas 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung yang telah ditutup pemerintah.

Prabowo mengatakan penutupan terhadap tambang-tambang ilegal tersebut dilakukan pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pejabat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut,”

kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

TNI/Polri Harus Berani Bertindak

Foto udara kawasan permukiman warga di dekat area tambang galian C yang telah ditutup di Mancak, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (23/7/2026).
Foto udara kawasan permukiman warga di dekat area tambang galian C yang telah ditutup di Mancak, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (23/7/2026). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.)

Prabowo juga mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan negara kepada aparat apabila tidak mampu menertibkan aktivitas ilegal yang dilakukan anak buahnya.

Iklan

 Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,”

ujarnya.

Menurut Prabowo, pemimpin dan komandan harus berani menindak anak buahnya sendiri apabila melakukan pelanggaran. Ia mengakui keputusan tersebut tidak selalu mudah, terutama ketika anak buah yang harus ditindak merupakan orang yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan dan kenaikan pangkat.

Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,”

beber Prabowo.

Kepentingan Rakyat dan Negara

Prabowo juga mengatakan kepentingan rakyat dan negara harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, termasuk ketika harus menindak aparat yang sebelumnya telah diberi kepercayaan.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi. Menurutnya, keputusan harus didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia.

Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar. Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,”

tegas Prabowo.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.