Koalisi MBG Watch menggelar aksi bertajuk Piknik Warga di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan sejumlah organisasi untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini digelar sebagai respons terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD di Gedung DPR RI.
MBG Watch menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu diimbangi dengan pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan dan jaminan sosial.
Selain isu kesehatan, peserta aksi juga menyoroti penanganan dampak bencana di Aceh yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan dan jaminan sosial masih menghadapi persoalan serius.
Menurut Timbul, salah satu indikasinya terlihat dari banyaknya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan.
Saya ingin menguraikan bahwa hak atas layanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah banyaknya peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan,”
kata Timbul, Jumat 14 Agustus 2026.
Pada Januari 2026 saja, jumlahnya mencapai sekitar 11 juta peserta. Secara total, hari ini ada sekitar 40 juta rakyat miskin yang tidak dijamin oleh negara dalam skema PBI JKN,”
tambahnya.
Timbul juga menyoroti besaran anggaran untuk pembiayaan iuran JKN bagi masyarakat miskin. Ia menilai alokasi tersebut belum mengalami peningkatan yang memadai dalam beberapa tahun terakhir.
Kalau boleh saya bilang, pemerintah ini pelit, karena anggaran untuk pembiayaan iuran JKN tidak kunjung dinaikkan. Pemerintah selalu mengatakan anggarannya hanya sekitar Rp48,7 triliun,”
ujar Timbul.
Menurut dia, kebutuhan anggaran semestinya disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Padahal, faktanya kebutuhan sangat besar karena jumlah rakyat miskin semakin banyak. Tadi saya sebutkan, ada sekitar 40 juta rakyat miskin yang tidak masuk dalam skema PBI JKN, termasuk sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026,”
ungkapnya.
Keluhkan Penanganan Pascabencana
Persoalan lain yang disampaikan dalam aksi tersebut datang dari Widiya Hastuti, warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Widiya menilai pemerintah belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul setelah bencana banjir melanda Aceh. Menurutnya, sejumlah wilayah masih menghadapi kerusakan infrastruktur dan akses transportasi.
Saya asli orang Aceh, lahir dan besar di sana. Sejak banjir pada Desember tahun lalu, akses jalan di daerah kami banyak yang terputus-putus. Tapi pemerintah tidak pernah benar-benar hadir untuk memperbaiki jalan tersebut,”
ujar Widiya.
Ia kemudian mencontohkan kondisi Jalan Enang-Enang yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat setempat. Warga bahkan disebut harus bergotong royong mengumpulkan dana untuk memperbaiki akses tersebut.
Salah satunya adalah akses utama ke daerah kami, yaitu Jalan Enang-Enang, yang sempat viral. Warga bahkan sampai patungan sekitar Rp1 miliar untuk membangun jalan itu. Itu murni uang dari masyarakat. Jadi, warga secara swadaya mengumpulkan dana. Setiap warga didata dan berkontribusi sesuai kemampuan,”
tambahnya.
Selain kerusakan infrastruktur, Widiya mengungkapkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah bencana. Ia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi dalam waktu cukup panjang.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena sebagian besar masyarakat di wilayahnya menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Masalahnya, setelah banjir, inflasi di kampung kami gila-gilaan. Harga beras dan kebutuhan pokok semuanya naik, BBM juga naik. Sementara itu, mayoritas masyarakat di sana adalah petani, termasuk kami yang merupakan petani kopi. Hasil-hasil pertanian kami tidak bisa dikeluarkan untuk dijual karena jembatan rusak,”
papar Widiya.
Menurut Widiya, dampak bencana masih terasa lebih dari enam bulan setelah kejadian. Dalam periode tersebut, masyarakat juga melakukan berbagai upaya mandiri untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.
Kondisi seperti ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan sejak bencana terjadi. Selama itu pula, sudah banyak jembatan dan akses jalan yang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat,”
tukasnya.
Melalui aksi tersebut, MBG Watch menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kebijakan Makan Bergizi Gratis, jaminan kesehatan masyarakat miskin, hingga pemulihan Aceh pascabencana.
Kegiatan “Piknik Warga” sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.
