Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin meyakini pemerintah tidak akan mencampuri pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Keyakinan itu disampaikan Ma’ruf di tengah kemunculan isu ada dukungan atau restu dari Istana dalam proses Muktamar NU. Ia bilang pemerintah selama ini tidak mencampuri persoalan internal NU dan menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme organisasi.
“Saya yakin, kami yakin, bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,”
kata dia usai Silaturahim Kiai Sepuh di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Urusan Rumah Tangga
Ma’ruf mengatakan persoalan yang muncul di internal NU selama ini diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Karena itu ia meyakini pemerintah juga akan bersikap serupa dalam pelaksanaan Muktamar kali ini.
“Maka di dalam juga Muktamar ini, yang kami dengar, mereka (pemerintah) juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tapi menyerahkan kepada NU,”
ujar Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tersebut.
Ia pun mengingatkan agar Muktamar NU tidak tercampur aduk dengan kepentingan pihak tertentu. Ma’ruf secara khusus menyinggung isu mengenai ada restu dari Istana dalam proses Muktamar.
“Jangan sampai ada muktamar diwarnai atau dipengaruhi pihak tertentu. Ada isu restu Istana, misalnya,”
imbuh dia.
Permusyawaratan Tertinggi
Muktamar NU ke-35 direncanakan pada 27-31 Agustus 2026. Tema tahun ini ialah Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan setiap lima tahun. Forum ini mempertemukan para ulama, kiai, pengurus, badan otonom, dan warga Nahdliyyin dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara.
Dalam Muktamar, dibahas berbagai hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan melalui forum Bahtsul Masail, evaluasi organisasi, perumusan program kerja lima tahun ke depan, rekomendasi kebangsaan, hingga pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum untuk periode berikutnya.
