35 pesawat udara registrasi asing telah memperoleh izin khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
“Pesawat-pesawat tersebut dapat direposisi ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanganan karhutla tanpa harus mengurus izin baru. Operator hanya diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat 1 x 24 jam setelah pemindahan lokasi,”
kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, dikutip pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat pengerahan sumber daya udara ketika kondisi karhutla berubah sewaktu-waktu. Penempatan pesawat tetap disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana serta hasil koordinasi dengan BNPB/BPBD, pemerintah daerah, maupun instansi atau pihak yang menggunakan atau menyewa pesawat.
Pengawasan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara juga memastikan aspek keselamatan dan kelaikudaraan tetap terpenuhi. Pengawasan dilakukan terhadap aspek teknis, termasuk sertifikasi apabila terdapat modifikasi pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.






