Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi yang Terlibat Karhutla: Saya Tidak Main-main

Kapolda mengatakan penegakan hukum menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai karhutla. Menurutnya, aparat juga menemukan dugaan modus yang melibatkan masyarakat dalam pembakaran lahan.

Modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran,”

ujar Kapolda.

268 Menara Pantau

Selain proses pidana terhadap pelaku, pemerintah juga menekankan kewajiban korporasi dalam mencegah karhutla. Kapolda melaporkan terdapat 268 menara pantau yang menjadi kewajiban perusahaan di wilayah Riau. 

Tahun sebelumnya, lima korporasi telah dikenai penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.

Prabowo pun meminta aparat memastikan perusahaan ikut bertanggung jawab menjaga wilayah konsesinya. Ia menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban pencegahan karena karhutla berdampak pada sumber kehidupan masyarakat.

Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut. Ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Tidak boleh dia seenaknya tidak mencegah,”

imbuh Prabowo.