Revisi UU Kehutanan, PKS Tekankan Kesejahteraan Rakyat Tak Boleh Korbankan Ekologi

Menurutnya, hutan tidak bisa lagi dipandang sebatas kawasan yang memiliki nilai ekonomi.

Hutan bukan hanya gambaran kayu di peta, tetapi dia merupakan satu ekosistem yang di dalamnya itu ada orang, ada sejarah, ada kebermanfaatan, ada sumber daya, dan ada juga sumber pendapatan masyarakat,”

ujar Johan, Jumat, 28 Agustus 2026.

Johan menilai hutan harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang memiliki dimensi sosial, ekologis, sekaligus ekonomi.

Dengan cara pandang tersebut, masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghidupan dari kawasan hutan tidak boleh dipisahkan dari kebijakan pengelolaannya.

Keseimbangan Lingkungan

Menurut politikus PKS itu, cara pandang terhadap hutan selama ini perlu diperluas. Hutan bukan hanya soal sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga ruang hidup masyarakat serta bagian penting dari keseimbangan lingkungan.

Pilihan Editor · Hadi Febriansyah · 16 Desember 2025

Prabowo Ultimatum Menteri Kehutanan: Langgar Aturan, Langsung Dicabut!

Karena itu, Johan berharap revisi UU Kehutanan tidak sekadar menghasilkan penyesuaian administratif setelah seperempat abad lebih regulasi tersebut berlaku.

Ia menekankan revisi harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah pengelolaan hutan. Kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kata dia, harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga fungsi ekologis.

Perubahan revisi Undang-Undang Kehutanan ini kita harapkan bukan hanya perubahan administratif, tetapi lebih kepada perubahan paradigma bahwa pengelolaan hutan itu harus menyejahterakan rakyat tanpa harus menghilangkan fungsi ekologis dari hutan itu,”

tegas Johan.