Oce Madril Ingatkan RUU Perampasan Aset: Jangan Saling Tabrak Kewenangan

“Dalam penegakan hukum terhadap harta kekayaan hasil kejahatan, ada banyak institusi yang akan terlibat. Mulai dari penyidik kepolisian, jaksa, KPK dan PPATK. RUU Perampasan Aset harus mengatur dengan jelas peran tugas dari masing-masing institusi tersebut. Jangan sampai tumpang tindih yang dapat menjadi masalah di lapangan,”

kata Oce dalam keterangan resmi yang diterima Owrite.id, Selasa, 1 September 2026.

Kejelasan

Oce juga menilai posisi PPATK perlu diperkuat dalam mekanisme perampasan aset. Sebab, PPATK memiliki peran penting dalam menelusuri hingga mengamankan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

“Kewenangan PPATK wajib diperkuat sebab akan menjadi tumpuan dalam pelacakan, pembekuan, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil kejahatan,”

ujar dia.

Dia menganggap kejelasan pembagian kewenangan menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, sehingga keterlibatan banyak institusi tidak justru menciptakan tumpang tindih dalam penegakan hukum.