Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Pansus Papua DPD Siap Urai Benang Kusut Konflik di Bumi Cenderawasih

Pansus memiliki dua fokus utama, yakni pelanggaran HAM dan PSN di Papua. Tim dijadwalkan berkunjung ke Bumi Cenderawasih pada 13 September.

1 menit
Sumber di Google
Peserta membidik sasaran dalam lomba panahan tradisional di Kampung Mugim, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Papua, Minggu (16/8/2026).
Peserta membidik sasaran dalam lomba panahan tradisional di Kampung Mugim, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Papua, Minggu (16/8/2026). (ANTARA FOTO/Gusti Tanati/app/tom.)
Rika Pangesti

Oleh

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI diberi waktu kerja selama enam bulan untuk mengurai persoalan pelanggaran HAM, konflik, hingga proyek strategis nasional (PSN) di Bumi Cenderawasih.

Selama masa kerja itu, Pansus akan turun langsung melihat kondisi di Papua dan mengundang berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan masukan mengenai persoalan yang terjadi.

“Pansus, sesuai dengan aturan, akan berkunjung dan melihat kondisi. Kemudian kami mengundang seluruh stakeholder yang bisa berkomunikasi,”

ujar dia saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026. 

Rekomendator

Yorrys, yang juga merupakan Ketua Pansus Papua, menegaskan Pansus bukanlah eksekutor. Hasil kerja tim tersebut bakal disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah.

Iklan

“Kami bukan eksekutor. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah,”

kata dia.

Meski begitu, Yorrys memastikan DPD tidak akan berhenti setelah rekomendasi diserahkan. Pihaknya berencana mengawal rekomendasi tersebut bersama Komnas HAM. Bahkan Komnas HAM direncanakan bakal dilibatkan dalam setiap kunjungan Pansus ke Papua agar mendapat perhatian lembaga tersebut.

Fokus

Pansus memiliki dua fokus utama, yakni pelanggaran HAM dan PSN di Papua. Untuk isu HAM, Pansus akan mengasesmen konflik dan keterlibatan aparat.

“Kami mulai dulu dengan pelanggaran HAM, (umpama) keterlibatan TNI, kemudian ada konflik di sana,”

ucap Yorrys.

Sementara untuk PSN, Pansus akan menyoroti sejumlah wilayah, termasuk Papua Selatan dan Biak. Yorrys menilai sejumlah persoalan muncul karena masyarakat belum mendapatkan sosialisasi optimal terkait program pemerintah.

Pansus dijadwalkan berkunjung ke Papua pada 13 September 2026. Yorrys berharap kerja Pansus mendapat perhatian luas sehingga rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi dapat ditindaklanjuti pemerintah.

Yorrys pun berujar masa kerja Pansus Papua telah diatur selama enam bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

“Jadi memang sesuai dengan aturan, (masa kerja) Pansus adalah enam bulan, tapi boleh diperpanjang,”

ucap dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.