Di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah daerah, kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, justru kerap mendapat pujian dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut kemudian dipersoalkan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang mempertanyakan ukuran kinerja menteri yang digunakan Presiden.
Rakyat menderita – Menteri dipuji. Rakyat bingung apa kriteria yg digunakan Presiden untuk menilai Menterinya,”
tulis Said Didu yang dikutip dari laman X-nya, @msaid_didu, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, persoalan ketersediaan BBM bukan hanya terjadi sesaat. Ia menyebut masyarakat di berbagai daerah sudah berbulan-bulan menghadapi kesulitan mendapatkan BBM, sementara pemerintah terus menyampaikan narasi mengenai stabilitas sektor energi.
Pemerintah sendiri pada sejumlah kesempatan menyatakan kondisi pasokan energi nasional masih terjaga. Pada April 2026, misalnya, Bahlil menyampaikan kepada Presiden bahwa pasokan BBM berada di atas standar minimum nasional.
Antre Puluhan Jam
Namun, Said Didu menyoroti kondisi yang menurutnya berbeda di lapangan. Ia mengambil contoh di Sulawesi Selatan, di mana masyarakat disebut harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Rakyat sudah berbulan-bulan kesulitan dapat BBM di berbagai daerah,”
ucapnya.
Lebih jauh dia menyebut antrean untuk mendapatkan solar di Sulawesi Selatan bisa mencapai sekitar 36 hingga 62 jam. Sementara untuk Pertalite, masyarakat disebut harus mengantre sekitar 5 hingga 10 jam.
Contoh di Sulsel utk dapatkan solar harus antri sktr 36 – 62 jam dan Pertalite sktr 5-10 jam. Juga masalah RKAB tambang, mati lampu PLN, dan DMO batubara,”
jelasnya.
Keluhan mengenai pasokan BBM tersebut muncul ketika pemerintah juga menghadapi persoalan lain di sektor energi, mulai dari distribusi, kebijakan pertambangan, hingga kebutuhan pasokan energi untuk pembangkit listrik.
Di sisi lain, Bahlil pada akhir Agustus menyatakan pemerintah masih menghitung potensi kenaikan konsumsi Pertalite yang diproyeksikan dapat melampaui kuota penyaluran dalam APBN 2026.
Buat Said Didu, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Menteri ESDM. Sebab, ukuran keberhasilan seorang menteri seharusnya tidak berhenti pada laporan di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga terlihat dari kondisi yang dirasakan masyarakat.
Tapi dibalik kesembrawutan tsb, setiap saat Presiden @prabowo selalu memujin kinerja Menteri ESDM,”
tegasnya.
