50 Juta Warga Bakal Akses Portal Bansos, Pemerintah Uji Sistem Agar Tak Tumbang

Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,”

ujar Meutya.

Selain pengujian sistem, pemerintah akan mengatur pola akses masyarakat untuk mencegah penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Hal ini menjadi bagian dari persiapan sebelum layanan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Setelah tahap tersebut, pemerintah menyiapkan roll out nasional yang tidak lagi terbatas pada 215 kabupaten.

Meutya mengatakan perluasan layanan dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi bansos.

Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,”

tegasnya.

Siapkan Mekanisme Sanggah Data

Di samping kesiapan sistem, pemerintah juga menyiapkan mekanisme untuk menangani persoalan data penerima bansos. Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait menyediakan mekanisme sanggah secara digital bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data.

Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,”

tegas Meutya.

Mekanisme tersebut memungkinkan data penerima diperbarui setelah layanan berjalan. Dengan begitu, digitalisasi bansos tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses layanan, tetapi juga menyediakan kanal bagi masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai.