Komisi I DPR RI meminta pengamanan di wilayah rawan Papua diperkuat agar masyarakat dan aparatur sipil tidak kembali menjadi sasaran kekerasan. Hal itu dilakukan usai tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama, Papua Pegunungan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan penembakan tersebut merupakan tindakan serius yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi, ketiga korban sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Saya menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama. Peristiwa ini merupakan tindakan kekerasan yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan,”
kata Dave di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Keselamatan ASN yang Utama
Menurutnya, keselamatan aparatur negara yang menjalankan tugas harus menjadi perhatian utama. Dave mendukung langkah aparat untuk segera mengejar dan menangkap pelaku penembakan. Dia meminta proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan setelah mereka berhasil ditangkap.
Saya mendukung langkah aparat untuk segera melakukan pengejaran dan menangkap pelaku serta memastikan proses hukum berjalan,”
ujarnya.
Selain penindakan terhadap pelaku, Dave menilai TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan tersebut dapat mencakup pengerahan kemampuan dan sumber daya apabila kondisi di lapangan memang membutuhkan.
TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya,”
kata Dave.
Namun, Dave mengingatkan penguatan pengamanan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan di lapangan harus terukur dan terkoordinasi dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Dia juga meminta pengamanan diperkuat di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan. Penguatan tersebut terutama diperlukan pada titik-titik rawan serta jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.
Menurut Dave, koordinasi TNI dan Polri juga menjadi kunci agar ancaman dapat direspons lebih cepat. Koordinasi tersebut sekaligus diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban baru.
Yang paling penting, negara tidak boleh membiarkan masyarakat maupun aparat sipil menjadi sasaran kekerasan,”
kata Dave.
Jangan Tunggu Korban Berikutnya
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan ketiga korban merupakan bagian dari aparatur yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban melindungi warga, terlebih mereka yang bekerja menghadirkan pembangunan di Papua.
Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,”
kata Sukamta, Jumat, 11 September 2026.
Sukamta meminta aparat tidak berhenti pada pengungkapan pelaku lapangan. Penanganan kasus tersebut, menurut dia, harus mampu membongkar jaringan yang berada di balik aksi penembakan.
Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,”
tegasnya.
