Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu, 9 September 2026. Tragedi ini menunjukkan penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak bisa terus dilakukan secara reaktif setiap kali kekerasan terjadi.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah bersama TNI dan Polri menyusun strategi penanganan KKB secara menyeluruh. Menurutnya, negara harus memiliki arah penanganan yang jelas dan tidak hanya bergerak setelah jatuhnya korban.
Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,”
ujar Oleh Soleh, Jumat, 11 September 2026.
Penembakan Tak Boleh Terulang
Oleh mengatakan penembakan terhadap tiga pegawai pemerintah merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh kembali terjadi. Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban.
Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun pegawai pemerintah yang sedang menjalankan pelayanan publik.
Karena itu, Oleh meminta tragedi di Jayawijaya menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemerintah dalam menangani KKB di Papua. Dia menilai pola penanganan yang hanya muncul setelah terjadi kekerasan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,”
katanya.
Roadmap Pemberantasan KKB
Oleh menegaskan penanganan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah perlu memiliki strategi jangka panjang yang mengatur sasaran, tahapan, indikator, hingga evaluasi penanganan keamanan di Papua.
Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,”
tegasnya.
Menurut dia, roadmap tersebut dibutuhkan agar penanganan keamanan di Papua lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Oleh mengingatkan pendekatan yang hanya mengandalkan respons setelah terjadi penembakan berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Pemerintah perlu memastikan kehadiran negara berjalan konsisten di wilayah yang masih menghadapi ancaman keamanan.
Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,”
ujar Oleh.
DPR Desak Penembakan Diusut Tuntas
Selain strategi jangka panjang, Oleh meminta aparat mengusut tuntas penembakan di Jayawijaya. Investigasi, kata dia, harus mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik serangan tersebut.
Dia menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan tetap menjunjung hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Dengan begitu, upaya pemberantasan kelompok bersenjata tidak berhenti pada respons terhadap satu kasus, tetapi menjadi bagian dari strategi negara untuk memutus siklus kekerasan di Papua,”
tandasnya.
