Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas meminta pemerintah memastikan data administrasi kependudukan (Dukcapil) benar-benar valid sebelum merealisasikan rencana pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara.
Menurut Giri, pembenahan data kependudukan menjadi hal mendasar agar rekening tersebut nantinya bisa digunakan untuk menyalurkan berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos), secara tepat sasaran.
Keadilan bagi rakyat akan terwujud dengan administrasi kependudukan yang rapi. Pertanyaannya, apakah seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat dalam administrasi kependudukan?”
kata Giri pada Jumat, 11 September 2026.
Tak Cukup Hanya Rekening
Politikus PDI-P itu menilai pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan rekening. Pemerintah juga harus memastikan seluruh warga sudah masuk dalam sistem administrasi kependudukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan dan memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat.
Perekaman data kependudukan harus diperluas hingga ke wilayah pelosok agar pemerintah memiliki basis data yang valid sebelum menjalankan program tersebut secara menyeluruh,”
tegasnya.
Giri mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat.
Jaringan pemerintahan hingga tingkat desa, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk menjangkau warga yang belum melakukan perekaman maupun masih terkendala persoalan administrasi kependudukan.
Di tingkat pusat, Kemendagri juga diminta memberikan dukungan anggaran agar proses perekaman dapat dipercepat, termasuk untuk kebutuhan perangkat dan insentif bagi daerah.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri harus mendukung anggaran untuk pendataan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun bantuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100 persen perekaman data,”
ujarnya.
Perlu Data Kependudukan Akurat
Giri meyakini pembukaan rekening bagi seluruh warga akan lebih efektif apabila pemerintah terlebih dahulu memiliki basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.
Jika data kependudukan valid, niat baik Presiden untuk membukakan rekening bank bagi seluruh warga negara bisa terwujud. Selanjutnya bantuan bisa mengalir ke rekening warga dengan tepat,”
kata dia.
Dia menambahkan, persoalan berikutnya adalah memastikan program bantuan yang disalurkan melalui rekening tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Berikutnya adalah bagaimana menentukan bantuan agar tepat sasaran sehingga keadilan sosial bisa terwujud,”
ujar Giri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk membuka rekening bagi masyarakat.
Rekening tersebut rencananya dibuka melalui BSI dan BRI untuk warga berusia minimal 17 tahun. Setiap rekening juga akan memperoleh saldo awal Rp50.000.
Airlangga menjelaskan kebijakan itu disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bansos.
Pemerintah masih akan membahas rencana tersebut bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebelum kebijakan dijalankan.
Airlangga menegaskan rekening tersebut tidak diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan masyarakat dalam sistem keuangan.
