Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini berada pada level masalah nasional. Bahkan imbasnya dirasakan oleh negara-negara tetangga.
“Memang karhutla ini bukan masalah publik, sudah menjadi masalah nasional. Bahkan (negara) tetangga juga tidak nyaman,”
kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut. Penanganan karhutla tidak bisa dibiarkan berulang.
“Kami hanya mengimbau agar (pemerintah) secepatnya mengambil langkah-langkah yang bisa dilakukan,”
ujar dia.
Reshuffle
Said juga menyebut bantuan dari sejumlah negara, salah satunya Jepang, mulai membantu penanganan karhutla. Dukungan dari negara lain sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius. Indonesia, kata dia, jangan sampai dinilai hanya menjalankan penanganan yang bersifat rutin setiap tahun.
“Supaya tak dinilai oleh negara lain bahwa (karhutla) dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga,”
ucap dia.
Dia juga menekankan dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia. Artinya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut citra Indonesia di mata negara tetangga. Pernyataan Said ini disampaikan saat ditanya apakah persoalan karhutla dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi menteri pada momentum reshuffle kabinet?
Said menilai reshuffle kabinet memang harus dilakukan untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ketika ditanya secara spesifik apakah menteri yang membidangi persoalan karhutla perlu dievaluasi, Said tidak menunjuk nama ataupun kementerian tertentu.
“Silakan jika itu mau dievaluasi,”
kata Said.
Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian menteri kepada Presiden, sebab kepala negara memiliki instrumen sendiri untuk menilai kinerja para pembantunya.
