Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Karhutla Masalah Nasional, Banggar DPR: Jangan Jadi Ritual Tahunan

Dukungan dari negara lain sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla di Indonesia harus dilakukan secara serius.

1 menit
Sumber di Google
Karhutla Jadi Masalah Nasional, Banggar DPR: Jangan Dianggap Ritual Tahunan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah berada pada level masalah nasional. Dia bahkan menyinggung dampaknya terhadap negara tetangga yang turut merasakan buruknya kondisi akibat karhutla. Menurut Said, karhutla tidak lagi sebatas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Persoalan tersebut telah memberikan dampak yang lebih luas, termasuk ke negara-negara sekitar Indonesia. "Memang karhutla ini menjadi masalah bukan masalah publik, sudah menjadi masalah nasional, bahkan tetangga juga tidak nyaman," kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026. Karena itu, Said meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut. Dia menilai penanganan karhutla tidak bisa dibiarkan berulang tanpa langkah yang lebih serius. "Kami hanya mengimbau agar secepatnyalah mengambil langkah-langkah apa yang bisa dilakukan," ujarnya. Said juga menyebut bantuan dari sejumlah negara mulai masuk untuk membantu penanganan karhutla. Salah satunya berasal dari Jepang. "Bahkan bantuan dari berbagai negara khususnya Jepang sudah masuk," kata dia. Menurut Said, dukungan dari negara lain sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius. Indonesia, kata dia, jangan sampai dinilai hanya menjalankan penanganan yang bersifat rutin setiap tahun. "Supaya kita ini akan dinilai oleh negara lain bahwa jangan sampai itu dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga kita," ujarnya. Dia juga menekankan dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut citra Indonesia di mata negara tetangga. Adapun, pernyataan Said ini disampaikan saat ditanya apakah persoalan karhutla dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi menteri pada momentum reshuffle kabinet. Said sebelumnya menilai reshuffle kabinet memang sudah waktunya dilakukan untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ketika ditanya secara spesifik apakah menteri yang membidangi persoalan karhutla perlu dievaluasi, Said tidak menunjuk nama ataupun kementerian tertentu. "Silakan jika itu mau dievaluasi," kata Said. Said menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian menteri kepada Presiden. Menurut dia, Presiden memiliki instrumen sendiri untuk menilai kinerja para pembantunya. Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di deliniasi atau perbatasan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (10/9/2026).
Foto udara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di deliniasi atau perbatasan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (10/9/2026). (ANTARA FOTO/Angga Palguna/tom.)
Rika Pangesti

Oleh

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini berada pada level masalah nasional. Bahkan imbasnya dirasakan oleh negara-negara tetangga.

“Memang karhutla ini bukan masalah publik, sudah menjadi masalah nasional. Bahkan (negara) tetangga juga tidak nyaman,”

kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026. 

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut. Penanganan karhutla tidak bisa dibiarkan berulang.

“Kami hanya mengimbau agar (pemerintah) secepatnya mengambil langkah-langkah yang bisa dilakukan,”

ujar dia.

Reshuffle

Said juga menyebut bantuan dari sejumlah negara, salah satunya Jepang, mulai membantu penanganan karhutla. Dukungan dari negara lain sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius. Indonesia, kata dia, jangan sampai dinilai hanya menjalankan penanganan yang bersifat rutin setiap tahun.

Iklan

“Supaya tak dinilai oleh negara lain bahwa (karhutla) dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga,”

ucap dia.

Dia juga menekankan dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia. Artinya, persoalan tersebut tidak semata menyangkut citra Indonesia di mata negara tetangga. Pernyataan Said ini disampaikan saat ditanya apakah persoalan karhutla dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi menteri pada momentum reshuffle kabinet?

Said menilai reshuffle kabinet memang harus dilakukan untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto. Namun, ketika ditanya secara spesifik apakah menteri yang membidangi persoalan karhutla perlu dievaluasi, Said tidak menunjuk nama ataupun kementerian tertentu.

“Silakan jika itu mau dievaluasi,”

kata Said.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian menteri kepada Presiden, sebab kepala negara memiliki instrumen sendiri untuk menilai kinerja para pembantunya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.