Komisi VI DPR RI mempertanyakan urgensi penambahan anggaran Rp363,4 miliar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2027. Nominal tersebut perlu dijelaskan secara konkret karena sumber dana berasal dari uang rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti kenaikan kebutuhan anggaran KPPU yang membuat total pagu tahun depan menjadi sekitar Rp511,6 miliar dari semula Rp148,3 miliar. Sebab peningkatan anggaran harus sejalan dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Apa urgensi anggaran naik lebih dari tiga kali lipat? Apa manfaat konkret yang didapatkan rakyat? Jangan lupa ini duit dari pemerintah, pemerintah dari uang pajak, dari uang rakyat,”
kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Ketua KPPU di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip pada Sabtu, 19 September 2026.
Besaran tambahan tersebut semestinya disertai penjelasan mengenai hasil kerja KPPU dari anggaran yang sudah diterima. Ia meminta KPPU menunjukkan manfaat konkret penggunaan anggaran tahun berjalan.
