Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi sangat mungkin direalisasikan, tetapi kalkulasi anggaran yang diprediksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun harus komprehensif.
“Rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri pada prinsipnya sangat mungkin direalisasikan dan kami sepakat, tetapi perlu perhitungan fiskal yang matang,”
kata Lalu, Sabtu, 19 September 2026.
Pemerintah juga harus memperjelas cakupan pendidikan gratis yang dimaksud. Sebab, biaya yang harus ditanggung negara tidak berhenti pada uang sekolah maupun Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Pemerintah harus terlebih dahulu mendefinisikan apa saja yang dimaksud dengan ‘gratis’, karena bukan hanya uang sekolah atau UKT yang perlu ditanggung, tetapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, guru, hingga kebutuhan pembelajaran,”
ujar dia.
Kaji
Dengan cakupan pembiayaan tersebut, kebutuhan tambahan anggaran berpotensi sangat besar. Ia menyatakan besaran bergantung pada seberapa luas penerapan program pendidikan gratis tersebut.
“Dari sisi anggaran, kebutuhan tambahan (keuangan( berpotensi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, tergantung cakupan program,”
kata dia.
Lalu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan uang hasil sitaan atau pengembalian aset korupsi sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan gratis. Pemasukan dari asset recovery tidak bisa dijadikan sandaran untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang bersifat rutin.
“Pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan uang hasil sitaan korupsi. Hasil asset recovery sifatnya tidak pasti dan jumlah fluktuatif, sementara pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus dibiayai setiap tahun,”
terang Lalu.
Meski demikian, uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara tetap bisa digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan. Hanya saja berstatus sebagai sumber tambahan.
“Uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara tentu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi lebih tepat sebagai sumber tambahan, bukan sumber utama. Pembiayaan utama tetap harus berasal dari APBN/APBD yang berkelanjutan,”
tutur dia.
Kesiapan
Selain anggaran, pemerintah juga perlu menghitung kesiapan perguruan tinggi apabila akses pendidikan gratis diperluas hingga jenjang kuliah. Penambahan mahasiswa tanpa peningkatan kapasitas kampus berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Selain itu, untuk perguruan tinggi perlu ada desain yang lebih hati-hati agar perluasan akses pendidikan tidak menimbulkan masalah baru berupa keterbatasan kapasitas dosen, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas,”
kata dia.
Maka, Lalu mendorong agar pendidikan gratis diterapkan secara bertahap dengan perhitungan biaya yang transparan dan sumber pembiayaan yang stabil. Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya mengejar pendidikan tanpa biaya, tetapi juga memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Jangan sampai pendidikan hanya gratis dari sisi biaya, tetapi kualitas layanan justru menurun,”
kata Lalu.
