Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Mendikdasmen Kasih Batasan Gaji Guru Non-ASN dari Dana BOS, Segini Besarannya

Pemerintah juga menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi guru dengan pendanaan yang bersumber dari APBN.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan) berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (kiri) saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jateng
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (kanan) berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (kiri) saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jateng (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan hingga 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. 

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan pendidikan gratis yang dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Kami sampaikan untuk gaji di sekolan negeri itu kalau guru PNS digaji oleh pusat dan guru PPPK pada waktunya akan digaji oleh pusat dan guru non-ASN yang mengajar di (sekolah) negeri dapat dibayar oleh dana BOS yang presentasenya 20%. Dana ini bisa untuk operasional gaji guru non-ASN,”

kata Abdul Mu’ti usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Mu’ti menjelaskan skema pembayaran gaji guru di sekolah negeri dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya. 

Iklan

Guru PNS dan PPPK nantinya mendapat pembayaran dari pemerintah pusat, sedangkan guru non-ASN dapat dibayarkan melalui dana BOS dengan batas alokasi yang ditentukan.

Guru non-ASN di sekolah negeri juga tetap diberi kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS maupun PPPK. Bagi mereka yang belum lolos seleksi, status sebagai guru non-ASN tetap dipertahankan dan gajinya dapat menggunakan dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat.

Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau P3K untuk tes. tapi untuk guru non ASN yang dia tidak lolos p3k atau tidak lulus PNS, amka statusya tetep guru non PSN yang digaji oleh dana BOS yang bersumber pemerintah pusat,”

tegasnya.

Selain skema tersebut, pemerintah juga merencanakan perubahan status guru PPPK paruh waktu di sekolah negeri menjadi pegawai penuh waktu mulai 2027. Tunjangan bagi guru tersebut nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi guru dengan pendanaan yang bersumber dari APBN.

Kebijakan itu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Mendikdasmen mengatakan keseluruhan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan bermutu.

“Ini adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Asta Cita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar