Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan hingga 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan pendidikan gratis yang dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Kami sampaikan untuk gaji di sekolan negeri itu kalau guru PNS digaji oleh pusat dan guru PPPK pada waktunya akan digaji oleh pusat dan guru non-ASN yang mengajar di (sekolah) negeri dapat dibayar oleh dana BOS yang presentasenya 20%. Dana ini bisa untuk operasional gaji guru non-ASN,”
kata Abdul Mu’ti usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Abdul Mu’ti menjelaskan skema pembayaran gaji guru di sekolah negeri dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya.







