Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga pendidikan dasar dan menengah.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Tadi Presiden memberi penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah dan ini dimulai dari TK. Sehingga itu yang perlu kita tekankan,”
kata Abdul di Istana Merdeka, Rabu, 23 September 2026.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memperkuat penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang TK.
Dana BOS ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, sementara PIP diperuntukkan bagi murid dari keluarga tidak mampu.
Meski demikian, Mendikdasmen menegaskan bantuan PIP diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, murid TK negeri dari keluarga tidak mampu akan mendapat PIP sebesar Rp450.000 per tahun.
Nah kebijakan baru dari Presiden adalah TK yang selama ini tidak dapat PIP, mulai 2027 akan dapat dana PIP yang memang jumlahnya 450.000/tahun. Nah itu yang menjadi komitmen beliau,”
tegasnya.
Abdul Mu’ti mencatat saat ini sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri. Pemerintah akan menentukan lebih lanjut jumlah penerima program tersebut.
Menurutnya, dimulainya dukungan pendidikan sejak jenjang TK berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan program wajib belajar selama 13 tahun.
Skema tersebut memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari rancangan Wajib Belajar 13 Tahun.
Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Karena ada wajib belajar maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,”
tuturnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperluas akses pendidikan sejak usia dini.
Selain perluasan dukungan melalui BOS dan PIP, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
